Soroti Tambahan Anggaran Pilkada, Hugua: Pembiayaan Lemah Bagaimana Mau Lahirkan Pemimpin Kuat

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Anggota Komisi II DPR RI, Hugua, melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring kesiapan pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya, Hugua menyoroti kenaikan anggaran honor badan ad hoc.

Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan tahun 2019 terkait kenaikan honor badan ad hoc, pemda penyelenggara pilkada 2020 harus menyiapkan anggaran tambahan.

Anggaran pilkada yang telah disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 dan 2020. Tetapi, tambahan anggaran untuk kenaikan honor badan ad hoc belum dimasukkan ke dalam APBD perubahan 2020.

“APBD 2020 sudah selesai, pelaksanaan pilkada serentak pada bulan September nanti, kemungkinan APBD perubahan belum dimulai. Oleh karena itu KPU 7 kabupaten masih ada kekurangan pembiayaan. Harus dipikirkan ini karena harus ada terobosan hukum untuk gaji-gaji di tingkat penyelenggara. Jadi kita carikan terobosan hukum,” terang Hugua, Senin (27/1/2020).

KPU tujuh kabupaten di Sultra membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 23,9 miliar untuk honor badan ad hoc. Dengan rincian, Koltim Rp 2,9 miliar, Konut Rp3,5 miliar, Konsel Rp 6,9 miliar, Konkep Rp 1,9 miliar, Muna 3,8 miliar, Butur Rp 2,2 miliar, dan Wakatobi Rp 2,7 miliar.

Penambahan anggaran pilkada 2020 dapat dilakukan dengan addendum NPHD. Olehnya, Hugua akan mengundang bupati tujuh daerah penyelenggara pilkada 2020 untuk membahas dan mendiskusikan anggaran tambahan pilkada 2020 agar dimasukkan dalam APBD perubahan 2020.

Kampus

Mantan Bupati Wakatobi itu sangat konsen terhadap anggaran pilkada 2020 karena anggaran tersebut digunakan untuk mencari pemimpin daerah sehingga anggarannya tidak boleh minim.

“Kalau pembiayaan saja lemah bagaimana kita melahirkan pemimpin yang kuat,” kelakar Hugua.

Selain itu, KPU Sultra juga telah menyurat kepada Gubernur Sultra lewat tim anggaran pemerintah daerah untuk memasukan kekurangan anggaran pilkada 7 daerah agar masuk ke dalam APBD 2020.

“Ada dua surat kami yang pertama pada saat APBD dalam proses konsultasi dengan tim anggaran daerah. Kami minta agar dana untuk penyesuaian segera dimasukkan kedalam APBD 2020 tetapi rupanya tidak terjadi, kedua meminta kesiapan gubernur untuk bertemu membahas kesiapan pilkada termasuk anggaran di dalamnya” papar ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib.

Kunker Hugua di KPU Sultra turut dihadiri oleh komisioner KPU Sultra beserta ketua dan sekretaris 7 KPU kabupaten penyelenggara pilkada 2020.

Laporan: Nely
Editor: Habiruddin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.