SULTRAKINI.COM: BAUBAU – Sejumlah raja dan sultan melakukan musyawarah dalam Rapat Kerja Forum Silauramhmi Keraton Nusantara (FSKN) 2019 di gedung Maedani, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa (19 November 2019).
Tampak pada rapat kerja sejumlah raja dan sultan seia sekata meminta agar FSKN Pusat mempercepat pengurusan pembebasan lahan kerajaan yang masih dikuasai oleh negara sebagai hasil pertemuan pihak FSKN dengan pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo di Bogor pada 2018, di antaranya tentang sertifikasi tanah adat dan optimalisasi tanah adat.
“Ribuan tahun adalah milik kita, kepunyaan kerajaan, setelah 74 tahun Indonesia merdeka dimana kita, keberadaan kita untuk negara. Kami minta di periode ini supaya betul-betul pengurus pusat FSKN komit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu,” ucap Mokole Rate-rate (sederajat raja) Kerajaan Mekongga Kolaka Timur, Anakia DRS. H. Tite, M.Pd.
Senada dengan hal itu, Ketua Dewan Pemanguku Kerajan Padang Deli, Sumatera Utara, Datuk Bentara Kerajaan, Datuk Juanda meminta agar FSKN menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut.
“Presiden sudah kasih peluang dengan meminta data-data tanah wilayah kerajaan yang dikuasai negara agar diserahkan kepada pemerintah,” terang Datuk Juanda.
Menurutnya, marwah FSKN adalah mempersatukan pikiran dan membawa budaya dari masing-masing kerajaan. Ia juga berharap Festival Keraton Masyarakat Adat Asean tidak terlibat politik.
“FSKN bersama pemerintah. Bagaimana kepedulian pemerintah (presiden) dengan keberlanjutan FSKN. Kami berharap FSKN tidak hanya mempertahankan budaya tetapi memperjuangkan hak-hak para sultan atas tanah wilayahnya,” tambahnya.
Rapat Kerja FSKN terselenggara di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Agenda ini termasuk dari rangkaian Festival Keraton Masyarakat Adat Asean.
(Baca juga: Gala Dinner FKMA Asean VI: Ajang Silaturahmi, Besarkan Budaya antar-kesultanan/kerajaan)
(Baca juga: Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Sultra Pertemukan Para Raja)
Laporan: Aisyah Welina
Editor: Sarini Ido
