Supir Adukan Damri Trayek Kendari Kolono ke DPRD, Ini Sebabnya

SULTRAKINI.COM : KENDARI – Dibukanya trayek angkutan Damri Kendari menuju Kolono yang langsung menyebrang ke Buton Utara (Butur), ternyata menimbulkan masalah bagi angkutan umum di trayek yang sama.

 

Pasalnya, berlakuknya trayek tersebut, menjadi penyebab berkurangnya pendapatan para supir angkurtan umum untuk trayek Kendari menuju Kolono, yang lebih dahulu beroperasi. Hal ini juga dialami oleh supir angkutan umum di Butur, yang beroperasi di trayek yang dilalui mobil Damri.

 

Untuk menyuarakan hal ini, ratusan supir angkutan umum jurusan Kendari Kolono melakukan aksi demonstrasi, ke Kantor Dinas Perhubungan yang dilanjutkan ke sekertariat DPRD Sultra. Di gedung dewan, aksi demonstrasi para supir nyaris ricuh, setelah maasa memaksa masuk untuk mengadukan persoalan ini ke anggota DPRD dari komisi 3.

 

\”Adanya Damri itu mengurangi pendapatan supir angkutan umum yang ada di Kendari dan Kolono, Dinas Perhubungan sudah memberikan ijin trayek, tapi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada supir yang beroperasi di trayek tersebut,\” ujar Koordinator Aksi, Samsul Duha dalam orasinya.

 

Tak hanya itu, Samsul Duha juga menyinggung soal ulah supir Damri yang kerap mengambil penumpang di pinggir jalan. Padahal lanjut Samsul Daha, sebenarnya hal itu tidak boleh, karena Damri seharusnya memiliki perwakilan, tapi nyatanya ini sama sekali tidak punya.

 

Dihadapan Anggota DPRD Provinsi Sultra yakni Ketua Komisi III, Tahrir yang menerima masa pendemo, para sopir ini mununtut DPRD mengambil kebijakan atas beroprasinya Damri yang dianggap terlalu mendominasi. Sehingga berakibat menurunnya pendapatan supir yang lebih dulu beroprasi di trayek tersebut, karena tidak mendapatkan penumpang.

 

Diungkapkan para sopir juga, masalah ini sudah dirasakan semenjak diresmikannya Pelabuhan kapal Fery untuk angkutan Kendari Buton Utara di Amolengo, Kabupaten Konsel.

 

Menanggapi aspirasi masa pendemo, anggota DPRD Sultra, Tahrir, berjanji akan segera membahas permasalahan ini dengan memanggil pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.

 

\”Saya pikir DPRD harus serius menangani ini, karena menyangkut masalah kehidupan para supir, tapi ini tidak bisa kita putuskan sendiri sebelum ada rapat dengar pendapat. Jadi kita mau lihat ijin Damri ini, boleh atau tidak mereka mengambil penumpang di pinggir jalan,\” ujar Tahrir.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.