Tambahan Anggaran KPUD Bombana "Ditolak", Pilkada Dibandrol 26,4 Miliar

SULTRAKINI.COM : BOMBANA – Polemik terkait anggaran Pilkada Kabupaten Bombana 2017, akhirnya terjawab. Tarik ulur anggaran, antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan pihak KPUD Bombana menuai titik temu, setelah lahirnya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Jumat pekan lalu.

 

Pilkada Bombana dianggarkan Rp.26,4 Miliar. Dengan rincian Rp.19 miliar untuk anggaran KPUD, Rp.5,6 miliar untuk anggaran Panwaslu serta Rp.1,8 miliar untuk keamanan TNI/Polri.

 

Sementara usulan dana tambahan Rp9,8 Miliar sebagaimana yang diajukan oleh pihak KPUD belum lama ini, dipending. Pihak penyelenggara pilkada itu, diminta gunakan dulu anggaran 19 miliar. Jika nanti terjadi kekurangan, akan diupayakan pada APBD 2017 mendatang.

 

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana H. Burhanuddin A. HS Noy mengatakan tambahan anggaran yang diajukan pihak KPUD itu, boleh saja diterima tapi syaratnya harus prosedural.

 

\”Boleh saja mereka mengusulkan, tapi belum tentu kita realisasikan. Sebab pengusulan anggaran itu harus melewati proses. Punya aturan main, tidak serta merta mereka usulkan lalu begitu saja harus wajib diakomodir,\” ujar Buhanuddin.

yamaha

 

Mantan kadis Perhubungan Sulawesi Tenggara ini menjelaskan mekanisme pengusulan itu harus melewati tangga pembahasan. Diantaranya dimasukan di KUA/PPAS, lewati pembahasan bersama antara TPAD, DPRD dan KPUD lalu paripurna hingga asistensi di tingkat provinsi.

 

\”Meminta dana disaat anggaran sementara berjalan itu punya mekanisme. Jangankan menambah, menggeser anggaran saja punya aturan main. Makanya, solusi permintaan dana oleh pihak KPUD itu, akan kita usulkan nanti pada pembahasan APBD tahun 2017,\” jelasnya.

 

Diketahui, Pihak KPUD ngotot meminta tambahan anggaran pilkada sebesar 9,8 Miliar. KPUD berdalih jika anggaran cuma Rp.19 miliar sebagaimana yang terplot pada APBD 2016 lalu dianggap kurang. Konsekuensi kekurangan itu bisa berbuntut pada tertundanya jadwal pilkada Bombana 2017 nanti.

 

\”Jelas kami butuh tambahan anggaran. Jika hanya Rp.19 miliar itu, sudah kami estimasi itu akan habis, sebelum pelaksanaan pemungutan suara nanti. Makanya ada usulan tambahan anggaran itu,\” jelas anwar anggota komisioner KPUD Bombana.

 

Kendati tidak tidak ada jalan untuk diakomodir di APBD 2016, tapi Anwar berharap akan diakomodir pada APBD 2017 nanti. \”Persoalan ini dianggap sudah clear di kami. Sebab NPHD sudah diteken. Dan tambahan anggaran akan diupayakan pada APBD 2017 nanti,\” tukasnya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.