SULTRAKINI.COM: KONAWE – Puluhan massa yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe menggelar aksi damai di Kantor Bupati Konawe dalam rangka menolakan kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina di Morosi, Senin (22/06/2020).
Salah satu massa aksi, Erik Supiat dalam orasinya mengatakan, pihaknya tidak anti terhadap investasi dan mengerti jika dengan hadirnya mega industri menguntungkan pihak masyarakat dan Pemda Konawe.
“Tapi masuk nya 500 TKA asing menjadi tanda tanya bagi kami di saat ribuan tenaga kerja lokal yang di rumahkan pihak perusahaan karena pandemi Covid-19,” tuturnya.
Aksi massa tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara. Kemudian seluruh massa diarahkan agar berdialog secara transparansi di ruang kerjanya.
“Kita semua bagian dari NKRI, ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten Konawe merupakan bagian dari Pemerintah Pusat yang harus loyal terhadap pemerintah pusat. Dan kedatangan TKA itu sesuai dengan protokol kesehatan pandemi Covid-19,” tuturnya Gusli.
Gusli juga mengatakan, mengenai penerimaan tenaga kerja lokal, pihaknya sebagai pemerintah daerah akan mengambil alih proses perekrutan tenaga kerja lokal untuk kemudian bekerja di mega industri Morosi tersebut
“Melaluli Dinas Nakertrans dan Catatan Sipil, kita akan merekrut 3500 tenaga kerja lokal dan mengutamakan pekerja lokal masyarakat Kabupaten Konawe. Saya meminta agar adik adik HMI cabang Konawe untuk bersama-sama mengawal peroses perekrutan tenaga kerja lokal di mega industri morosi. Kita akan menerapkan protokol kesehatan dalam menerima tenaga kerja sesuai perda nomor 13 tahun 2018,” jelasnya.
Lanjut Gusli, pihaknya akan bersikap transparan dalam penerimaan tenaga kerja di mega industri dan mengakomodir semua kecamatan yang ada di konawe agar terjadi pemerataan penyerapan tenaga kerja nantinya.
Sementara itu Ketua HMI Cabang Konawe, Irfan mengatakan, pihaknya siap mengawal perekrutan tersebut untuk kepentingan masyarakat Konaw.
“Kami meminta agar kedatangan 500 TKA dari cina itu harus memenuhi protokol kesehatan Covid-19 dan kami mengharapkan pemerintah daerah lebih tegas dalam melihat aturan visa TKA Cina itu jangan sampai mereka memakai visa wisata bukan visa tenaga kerja,” ucapnya.
Laporan: Ulul Azmi
Editor: Habiruddin Daeng
