SULTRAKINI.COM: KENDARI – Terkait tragedi meledaknya Granat saat Pendidikan Dasar (Diksar) Satpam di Universitas Halu Oleo (UHO) pada 29 Maret lalu yang menelan 4 korban jiwa, Koalisi Bersama Rakyat (KBR) Sultra menuntut kasus tersebut secepatnya ditindak tegas.
Mereka mendatangi kantor DPRD Provinsi Sultra, Senin (11/4/2016). Massa menuding pihak UHO dan Polda Sultra belum memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga korban hingga saat ini. Selain itu, belum ada penetapan sebagai tersangka atas insiden terbebut, juga menjadi tuntutan mereka.
Sebelumnya, KBR mengirim faks ke pihak terkait, mempertanyakan apakah pihak kampus memang pernah memberikan santunan kepada keluarga korban, sebab pihak UHO sekalipun tidak pernah mempublikasikannya.
Massa KBR mendesak, Kapolri segera mencopot Kapolda Sultra atas tragedi bom UHO. Selain itu, mendesak Menristek segera mencopot Rektor UHO dari jabatannya, agar tidak menggunakan kekuasaannya dalam mengintervensi proses hukum yang sementara berjalan.
KBR juga mendesak Rektor UHO, Prof Usman Rainse, transparan soal anggaran yang masuk ke UHO, mendesak Kapolda Sultra segera menyelesaikan kasus UKT yang telah dilaporkan oleh ketua lembaga kampus sejak kurang lebih 2 tahun lalu, dan menyatakan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam kurun waktu 1×24 jam, massa akan mendesak Presiden RI Untuk mencopot jabatan Kapolri.
Wakil Ketua DPRD Prov Sultra, Ikhsan Ismail yang juga merupakan anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra menyatakan, bahwa komisinya berencana segera membawa masalah ini ke pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga akan membuat agenda ke Polda Sultra untuk memperjelas masalah ini, serta menemui pihak kampus untuk mengusut insiden berdarah tersebut.
\”Jadi rencananya permasalahan ini akan kita bawa ke pusat untuk dibahas lebih lanjut,\” ujar Ikhsan Ismail.
Editor: Gugus Suryaman
