SULTRAKINI.COM: KENDARI – Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan III untuk SMA dan SMK pada awal Oktober ini masih menuai kendala. Pasalnya anggaran belum tersalurkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara.
Selain kendala belum masuknya anggaran di Dikbud, juga terkendala pada belum adanya laporan penggunaan anggaran triwulan II dari pihak sekolah.
Kepala Dikbud Sultra, Damsid mengatakan guna percepatan penyaluran anggaran sekitar Rp 28 miliar itu, harus mengundang para kepala sekolah sehubungan laporan triwulan II dan proses penyaluran dana Bos.
“Kalau sudah masuk minggu ini (Laporan) akan kita salurkan, ini yang belum dimasukan pihak sekolah rekap penggunaan dari sekolah bukan lagi SPJ, tapi hanya rekap penggunaan saja. Jadi kita akan undang kepala sekolah supaya lebih cepat,” kata Damsid saat dikonfirmasi usai menghadiri rapat di aula rapat kantor gubernur Sultra, Selasa (3/10/2017).
Menurut dia, sesuai pembahasan dalam penetapan APBD perubahan, pelaporan mengalami perubahan semula satu program bisa mencakup 12 kegiatan, namun saat ini satu program satu kegiatan sehingga tidak perlu SPJ lagi.
“Kalau anggaran triwulan II sudah semua disalurkan buku dan dana sudah ditransfer, jadi karena ada perubahan model penganggaran, jadi kalau ada laporan, maka akan dicairkan. Kami akan hadirkan kepala sekolah untuk melaporkan poin-poin penggunaan anggaran kemarin,” jelas Damsid.
Sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 69 Tahun 2009, dana BOS merupakan program pemerintah yang diperuntukkan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dalam peraturan tersebut, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional. Juga membebaskan kepada seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik sekolah swasta maupun negeri guna meringankan beban bagi siswa.
Laporan: Hasrul Tamrin
