Tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan, OJK Sultra Dorong Pemda Bombana Bentuk TPAKD

  • Bagikan
Pertemuan Pemda Bombana dan OJK Sultra membahas pembentukan TPAKD. (Foto: Dok. OJK Sultra)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara adakan pertemuan rapat teknis membahas terkait akselerasi pembentukkan serta sosialisasi road map program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021-2025.

Pembentukan TPAKD diharapkan dapat mendorong perluasan ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal kepada masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan 90 persen dan literasi keuangan 50 persen pada 2024. Olehnya itu, OJK Sultra terus mendorong pemerintah daerah untuk membentuk TPAKD.

Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sultra, Ridhony M. H. Hutasoit dalam pertemuan tersebut menjelaskan langkah-langka persiapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota dalam percepatan pembentukkan TPAKD Kabupaten Bombana.

Dalam paparannya, Ridhony mengatakan, secara nasional jumlah TPAKD yang telah terbentuk 244 TPAKD yang terdiri dari 32 TPAKD Provinsi dan 192 TPAKD kota (data per Desember 2020).

“Isu strategis yang menjadi perhatian TPAKD saat ini, yaitu literasi keuangan yang masih rendah, keterbatasan jumlah titik akses layanan keuangan, dukungan dan komitmen dari pemimpin daerah, keberlanjutan TPAKD ketidaksesuaian produk dan layanan keuangan, serta infrastruktur,” jelasnya, Kamis (8/4/2021).

Lanjutnya, untuk 202I program tematik TPAKD adalah akselerasi pembukaan rekening dan/atau pembiayaan yang mudah, cepat, berbiaya rendah antara lain melalui digitalisasi produk/layanan keuangan hingga akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan digital.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa yang memimpin rapat, menyatakan pihaknya menyepakati pembentukan TPAKD dalam rangka melakukan kolaborasi untuk mendorong masyarakat masuk pada sektor keuangan formal.

“Hal ini menjadi penting agar peran rentenir/tengkulak/pengijon makin berkurang sehingga petani/nelayan dapat sejahtera,” ujarnya.

Selain itu, optimalisasi pembiayaan pada sektor priotitas dapat menjadi fokus dalama program yang akan diusung dalam TPAKD Kabupaten Bombana.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran OJK Sultra dan pembentukan TPAKD ini. Besar harapan kami melalui TPAKD ini, kekuatan sinergitas antar-entitas dapat membantu petani/nelayan atau masyarakat Bombana terlepas dari jerat rentenir. Tentu dengan tujuan akhirnya, masyarakat makin sejahtera,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir jajaran pemerintah Kabupaten Bombana, di antaranya Asisten II, beberapa kepala OPD/Dinas Teknis, serta beberapa pemimpin cabang industri jasa keuangan. Antusiasme para peserta rapat terlihat dari diskusi dan masukan dalam mendesain program unggulan TPAKD Bombana ke depan. (C)

Laporan: WA Rifin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan