SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Sultra Democtration Wacth, kini kembali melakukan aksi penolakan draf Rancangan Pepres Bandan Otorita Pariwisata (BOP) Wakatobi yang dinilai tidak membawa keuntungan untuk masyarakat Wakatobi. Rabu (25/5/2016)
Ratusan masa yang terlibat dalam aksi ini meruakan gabungan masyarakat dari pulau Wangiwangi, Kaledupa, Tomia dan Biningko.
Beberapa jam melakukan orasi didepan kantor Bupati dan tidak mendapatkan tanggapan dari Bupati Wakatobi maupun sekda Wakatobi, Sudjiton selaku ketua tim Pokja daerah percepatan BOP yang informasinya masih berada di Jeju Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan, masa kemudian melampiaskan kekesalannya dengan merobek dan membakar spantuk Bupati wakatobi, Ir Hugua yang terpampang di depan gerbang kantor Bupati Wakatobi, sebelum menuju ke DPRD Wakatobi.
Setibanya di Kantor DPRD Wakatobi, masa menggelar orasi sebelum akhirnya diterima sejumlah anggota DPRD Wakatobi untuk berdialog.
Dalam kesempatan tersebut, penanggung jawab aksi, Suwarman menyampaikan, sebagian masyarakat Wakatobi yang saat ini masih pro dengan BOP karena mereka belum membaca draf rancangan Pepres BOP, numun jika mereka yang telah membaca dan memahami isi dari draf rancangan Pepres BOP pasti akan kembali menolak keberadaan BOP di Wakatobi
Orator aksi, Sahibudi juga mengatakan, aksi penolakan draf rancangan Pepres ini tidak ada sangkutpautnya dengan politik, namun gerakan ini murni panggilaan dari hati nurani rakyat yang merasah BOP ini akan merampas hak rakyat,
\”Siapapun Bupatinya, mau Hugua atau H. Arhawi kalau draf Pepresnya tidak menguntungkan rakyat seperti ini, kami akan tetap melakukan gerakan,\” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, salah seorang peserta aksi Saniru, menilai selama ini tim Pokja hanya mengsosialisasikan madu dari BOP namun sedangkan racun dari BOP tidak pernah di sosialisasikan.
Seorang lainnya, La Mutiara saat membacakan tuntukan aksi menjelaskan, pada umumnya wilayah yang diambil oleh BOP wakatobi adalah lahan produktif di darat maupun laut, sedangkan sumber ekonomi masyarakat Wakatobi adalah di sektor laut, dan pasti ruang gerak masyarakat akan di batasi dengan zonase wilayah pesisir sampai laut dalam dan sektor produktif di darat yang akan di caplot oleh BOP adalah kebun masyarakat.
\”Pertanyaannya?? masyarakat Wakatobi mau dikemanakan, mau mencari hidup di mana. ditambah lagi BOP wakatobi membutuhkan lahan sebesar 5000 hektar.\” Paparnya
Lanjut, La Mutiara dalam draf rancangan Pepres BOP, pada pasal 18 ayat 1 huruf a berbunyi Menteri lingkungan hidup, kehutanan, pemerintah Sultra dan pemerintah Kabupaten Wanci mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
\”Ini apa-apaan ini. Tidak ada Kabupaten Wanci yang ada hanya Kabupaten Wakatobi yaitu Wanci, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Ini pasti sengaja dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,\” ucapnya
Maka dengan ini Sultra Democtration Wacth pusat Wakatobi menyatakan sikap :
pertama, meminta kepada bupati wakatobi untuk sesegera mungkin menghentikan upaya-upaya percepatan pembentukan BOP wakatobi. Kedua, meminta kepada bupati wakatobi untuk membubarkan POKJA percepatan pembentukan BOP wakatobi. Ketiga, meminta kepada ketua DPRD wakatobi untuk sesegera mungkin mengambil keputusan melalui rapat paripurna terkait penolakan BOP wakatobi. Keempat, meminta kepada menkomaritim untuk meninjau kembali Draf Rancangan BOP wakatobi. Kelima, meminta kepada presiden Republik Indonesia untuk meninjau kembali Draf Rancangan BOP Wakatobi yang sangat merugikan masyarakat wakatobi. Keenam dengan tegas kami menolak BOP wakatobi hadir di Wakatobi.
\”Berdasarkan koordinasi kami dengan Menko Maritim dan Mentri Pariwisata, tim pokja harus langsung mensosialisasikan ke masyarakat daraf rancangan Pepres, apakah ada yang dicoret atau yang mau ditambahkan jika ada yang dicopot maka kita akan copot, baru kita bawa kembali ke Kementrian terkait,\” ujar ketua fraksi partai Demokrat, La Moane Sabara saat menanggapi aspirasi.
Jadi, kata La Moane Samabara, jika tim pokja tidak bekerja sesuai mekanisme maka harus kembali di evaluasi kinerja tim pokja, kalau memungkinkan untuk dibubarkan maka dibubarkan saja. Namun untuk sikap DPRD Wakatobi masih harus ada kajian dan pendapat dari fraksi.
Salah seorang anggota DPRD fraksi PAN, Badalan menilai, ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang mengusulkan Pepres BOP karena jelas dalam pasal 18 ayat 1 hruf a telah dirubah Kabupaten Wakatobi menjadi Kabupaten Wanci.
\”Ini merupakan bentuk provokasi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka saya meminta kepada teman-teman aspirator untuk melaporkan masalah ini ke pihak berwajib,\” ungkap Politisi PAN ini.
Setelah dialog berlangsung cukup lama, akhirnya disimpulan, dalam waktu 1X24 jam DPRD akan menyurati Menko Maritim agar menghentikan sementara seluruh pembahasan BOP sambil menunggu draf baru yang dibentuk tim pokja bersama seluruh stekholder. Sebagai bentuk penolakan DPRD Wakatobi atas draf rancangan Pepres BOP ini, anggota DPRD Wakatobi menyaksikan langsung perobekan dan pembakaran draf rancangan BOP di teras DPRD Wakatobi yang disaksikan ratusan masyarakat Wakatobi.
