UMKM Penopang Ekonomi Masyarakat, Kadin Harap Pemerintah Beri Perhatian Lebih

  • Bagikan
Wakil Ketua Kadin Sultra, Sulkarnain (Foto: dok/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting. Melihat ketahanannya terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga menjadi penopang ekonomi masyarakat dalam kondisi apapun.

Segmen ini pun kini telah mendapat perhatian dari pemerintah. Pemberdayaan UMKM yang optimal dianggap berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Kota Kendari tahun 2015, UMKM merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak, mendacapai 28.655 tenaga kerja. Jumlah ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. 2014, sektor UMKM mampu menyerap 25.902 tenaga kerja.

Meski demikian, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulkarnain mengungkapkan, sektor usaha yang satu ini masih perlu perhatian lebih jauh. Ada beberapa kendala yang menyebabkannya lambat berkembang.

Pertama, para pelaku UMKM masih belum memiliki pemahaman tentang neraca keuangan, yang menjadi indikator usaha yang sehat.

“Rendahnya pemahaman tersebut membuat sulit melihat prospek usaha,” kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo ini.

Selain itu, kendala kedua terkait dengan masalah perizinan. Ini menyangkut akses untuk memasarkan hasil produk UMKM.

Sebenarnya, untuk mengoptimalkan keberhasilan pemberdayaan UMKM tersebut pemerintah Kota Kendari telah melakukan program bimbingan teknis pengembangan UMKM. Harapannya, pelaku UMKM dapat menerima dan mengimplementasikan pengetahuannya untuk memajukan usahanya.

Upaya lainnya, pemerintah memberikan kemudahan akses permodalan usaha melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kredit Mikro Pemkot Kendari.

“Bantuan melalui BLUD diberikan dengan syarat, masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk Kota Kendari dan memiliki usaha yang jelas. Bantuan tersebut tanpa agunan, tanpa proposal hanya bermodalkan KTP,” jelas Sulkarnain.

Namun, lanjut Sulkarnain, akses terhadap pelayanan keuangan itu ternyata masih relatif terbatas. Pelaku UMKM masih kesulitan mendapat suntikan modal pengembangan usaha.

Sebagai Wakil Ketua Kadin, Sulkarnain berharap agar peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) ditingkatkan. Pihak perbankan juga diharapkan dapat memberikan bantuan teknis berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi, hingga fasilitas.

“Karenanya, UMKM yang tidak memiliki rekening bank, tidak memiliki akses kredit, dan tidak memiliki akses financial advice (konsultan keuangan), dapat dijembatani dengan adanya KKMB tersebut,” pungkas Sulkarnain.

Editor: Gugus Suryaman

  • Bagikan