Iklan Clarion

Wa Ode Hamsinah Kawal Pelibatan Masyarakat dalam BOP Wakatobi

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, Wa Ode Hamsinah Bolu, mengaku akan terus mengawal lahirnya Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Wakatobi, yang ditargetkan disahkan tahun ini. Dalam Perpres itu, Hamsinah menekankan keterlibatan masyarakat dalam struktur BOP terakomodir.

“Kita menginginkan adanya keterlibatan masyararakat terstruktur dalam lembaga badan pelaksana. BOP tidak hanya top down, sifatnya harus bottom up. Aspirasi masyarakat harus terakomodasi dalam struktur kelembagaan,” ujar senator Sultra ini usai rapat koordinasi finalisasi Perpres BOP Kawasan Pariwisata Wakatobi di Kendari, Senin (28/11/2016).

Hamsinah mengaku mendukung pembentukan BOP Wakatobi, karena ia melihat sebagai kesempatan bagi Wakatobi dan Sultra secara umum, untuk melakukan lompatan besar dalam memajukan kesejahteraan masayrakat. 

“Nah satu hal lagi yang menyenangkan bahwa, sejak dibentuknya BOP Wakatobi, banyak masyarakat dari daerah lain meminta kepada saya untuk diikutkan, kami juga ingin, kami juga memiliki potensi pariwisata yang cukup potensial,” tutur Wa Ode Hamsinah.

Beberapa daerah yang dianggap cukup potensial untuk pengembangan pariwisata, menurut dia, Kota Kendari, Buton, Baubau dan lainnya. Dalam draft BOP ini, bukan hanya Wakatobi yang menjadi sentra pengembangan pariwisata, tetap sembilan kabupaten dan kota ikut dalam gerbong percepata pengembangan pariwisata. Semuanya mendapat imbas multi player efect.

Daerah yang masuk dalam Wakatobi plus 9 itu adalah, Kendari, Baubau, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Konawe Pesisir, Konawe Selatan, Kolaka Timur dan Bombana.

Selain memiliki potensi wisata yang bagus, kesembilan daerah ini mendukung aksesibilitas menuju Wakatobi. Sehingga diharapkan semua kabupaten ikut berkembang, agar para turis selama mungkin berada di Sultra dan sebanyak mungkin mengunjungi destinasi yang ada di Bumi Anoa ini. Termasuk Muna dan Muna Barat yang memiliki bandara dan dekat akses ke Wakatobi.

Untuk mengawal terakomodirnya aspirasi masyarakat dan Pemda Wakatobi dalam Perpres BOP, sebagai anggota DPD, Hamsinah akan bersurat agar unsur-unsur dalam struktur mengikutsertakan perwakilan masyarakat.

“Secara komunikasi, dari Setkab maupun KKP, memahami sangat perlu menegaskan keterlibatan unsur masyarakat,” katanya.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.