SUARA

Wakatobi Dibidik Kementerian Pariwisata sebagai KSPN

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Selain pesona pantainya, taman laut Wakatobi menjadi salah satu yang terindah di dunia dengan kelengkapan koleksi terumbu karang dan ikan langka di dalamnya. Wakatobi kini menjadi target bidikan Kementerian Pariwisata untuk dijadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).Dasar penetapan Wakatobi sebagai KSPN yakni Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada pasal 1 ayat 10, menyebutkan bahwa kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Wakatobi masuk dalam daftar 88 kawasan strategis pariwisata nasional, dan Wakatobi masuk dalam 10 besar destinasi prioritas.\”75 persen wilayah Sultra dominasi perairan, sejak 2008 kami menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas, kami berikan perhatian khusus dalam pemasarannya dan pembentukan kelembagaan pariwisata, kami sangat bersyukur Wakatobi masuk dalam destinasi wisata nasional,\” kata Asisten III Setda Propinsi Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi, saat mewakili Gubernur Sultra dalam sambutannya di Seminar Pembangunan Kepariwisataan KSPN Wakatobi dan Sekitarnya, Jum\’at (26/2/2016).Menurut Pemerhati Pariwisata Nasional, Ferdiansyah, jika Wakatobi menjadi KSPN perlu sinergitas antara berbagai pihak yakni pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, diantaranya transportasi menuju destinasi wisata, ketersediaan akomodasi, maupun penyadaran masyarakat akan wisata.\”Para pemangku kepentingan harap dioptimalkan, perlu ditingkatkan penyadaran arti penting wisata kepada masyarakat dengan cepat, pada akhir 2016 perlu dicetak 1.500 kader wisata bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pelaku industri wisata,\” ucap Ferdi yang juga anggota Komisi X DPR RI.(C)Editor: Gugus Suryaman

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.