Warga Eks Maluku Kepung Dinsos Sultra, Tagih Dana Kompensasi Eksodus

  • Bagikan
Masyarakat Eks Maluku saat bersitegang dengan personel Satpol PP di depan gerbang kantor Gubernur Sultra, Senin (7/5/2018). (Foto: Wayan Sukanta/SULTRAKINI.COM)
Masyarakat Eks Maluku saat bersitegang dengan personel Satpol PP di depan gerbang kantor Gubernur Sultra, Senin (7/5/2018). (Foto: Wayan Sukanta/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Ratusan masyarakat Eks Maluku berunjuk rasa di kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (7/5/2018). Warga menuntut dana kompensasi eksodus senilai Rp 10 juta setiap kepala keluarga (KK), oleh pemerintah yang selama ini dinilai tidak kunjung terealisasi.

Dana kompensasi tersebut sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk diberikan kepada masyarakat eks Maluku sejak 2010 lalu.

Ketua Umum LSM SARA, La Umar mengatakan ribuan masyarakat eks Maluku yang tersebar di Sultra, kondisinya memprihatinkan saat ini. Sebagian besar dari mereka belum terjamin hak kesejahteraanya sejak dipindahkan ke Sultra pasca konflik Maluku.

“Pemerintah harus bertanggungjawab, kenapa melakukan pembiaran terhadap LSM lain yang masuk untuk mengawal soal anggaran tersebut. Padahal berdasarkan kesepakatan sejak awal bersama pemerintah, yang akan mengawal terkait hal ini adalah LSM SARA yang merupakan masyarakat asli eks Maluku. Namun nyatanya ada LSM lain yang masuk dan disetujui oleh pemerintah menggarap kompensasi ini,” ujar Umar kepada SultraKini.Com, Senin (7/5/2018).

Umar menambahkan, pihaknya merasa telah diadu domba terhadap LSM lain yang direkomendasikan untuk mengawal terkait kompensasi eksodus tersebut. Pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan bahkan sudah terbentuk kesepakatan, namun belum ada kejelasan hingga kini .

“Jika tuntutan ini juga tidak dipenuhi, kami tidak meninggalkan tempat ini sebelum membawa hasil. Karena kami sudah merasa dipermainkan dan dibohongi hanya tinggal janji saja bahwa kompensasi itu diberikan,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra, Armunanto mengatakan pihaknya berjanji akan berkoordinasi di pusat untuk mempertanyakan realisasi kompensasi eksodus masyatakat eks Maluku.

“Besok lusa saya akan ke Jakarta untuk mempertanyakan perkara ini. Karena kami pikir persoalan ini sudah tuntas ternyata belum,” jelasnya.

Pantauan SultraKini.Com, usai melakukan aksinya di kantor Dinsos Provinsi Sultra, massa kembali melanjutkan aksinya di kantor Gubernur Sultra. Ratusan masyarakat ini sempat bersitegang dengan Satpol PP, saat mencoba menerobos masuk ke dalam halaman kantor Gubernur Sultra.

 

Laporan: Wayan Sukanta

  • Bagikan