SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) melakukan peninjauan di empat titik masuk wilayah perbatasan, di antaranya jalur perbatasan dengan Kabupaten Muna, perbatasan dengan Kabupaten Buton, dan penyebrangan kapal Feri di Wakorumba Utara sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.
Pemantauan perbatasan wilayah Butur, Sulawesi Tenggara pada Kamis (16/4/2020) ini, yakni wilayah Ronta, wilayah Mata, Matalagi, dan Pelabuhan Feri. Perbatasan ini pula dijaga oleh sejumlah personel TNI, polisi, dan tenaga medis.
Khusus Pelabuhan Feri dan Pelabuhan Wa Ode Buri disiagakan lima personel TNI dan enam petugas medis, sebab wilayah ini merupakan jalur padat. Sementara perbatasan lainnya disiagakan masing-masing dua personel TNI dan petugas medis setiap jadwal piket.
Personel polisi juga turut berjaga. Sebanyak dua orang berjaga di Pelabuhan Feri setiap piket dan empat orang di wilayah Mata.
Proses pemantauan wilayah perbatasan ini dilakukan Bupati Butur Abu Hasan bersama jajaran Pemda lainnya, anggota dewan, Polres Butur, dan TNI.
Abu Hasan mengatakan, pengawasan wilayah perbatasan dimaksudkan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Ia juga berterima kasih kepada jajarannya hingga ke tingkat desa yang terus bekerja melakukan langkah-langkah pencegahan.
Sedangkan pihak Dinas Kesehatan Butur diharapkan memfasilitasi upaya pencegahan tersebut, termasuk menyempurnakan peralatan medis untuk penanganan Covid-19.
“Seluruh jajaran pemerintahan terutama yang tergabung dalam GTC-19 (Gugus Tugas Covid-19) Butur kita bersama-sama bersatu padu turun di beberapa kecamatan, rencananya kecamatan Bonegunu di Ronta titik simpul keluar masuknya mobilisasi manusia dan kendaraan,” jelasnya.
Sebanyak tiga poin besar pencegahan Covid-19 dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 Butur, yakni edukasi, sosialisasi, dan mitigasi guna memperkecil risiko penularan virus.
Misalnya mitigasi. Cara dilakukan adalah memantau pergerakan orang-orang yang masuk ke Butur. Apabila yang datang dari zona merah harus dilaporkan ke pemerintah desa hingga kelurahan. Orang yang bersangkutan akan dikarantina mandiri sementara biaya hidupnya ditanggung oleh pemerintah di wilayah lokasi karantinanya. Serta dipantau kesehatannya.
“Tempat tidak boleh sepi, ini harus ada yang jaga, digilir apakah pagi sampai jam 12 siang, kemudian jam 12 sampai sore, terus sore sampai jam 12 malam, Pol-PP harus ditugaskan, nanti kita akan atur, silakan difasilitasi termasuk TNI, polisi dan tenaga medis,” tegasnya.
“Kita kerja semangat gotong royong, kita semua solid bergerak, tidak ada yang saling menyalahkan, kalau ada yang kurang- disempurnakan oleh yang lain, diperbaiki oleh yang lain, antara satu dengan yang lain saling membantu, saling memperbaiki,” sambungnya.
Ditambahkan bupati Butur, dalam konferensi video bersama menteri keuangan RI bahwa insentif dokter dan perawat akan ditanggung Pemerintah Pusat, Pemda juga akan memberikan perhatian untuk hal tersebut.
“Saya sudah ke kepala dinas supaya pencairan dana-dana kelurahan, dana desa dan dana kecamatan untuk dipercepat pencairannya. Untuk persyaratannya dari desa, kelurahan dan kecamatan untuk segera dipenuhi supaya pencarinya cepat kita lakukan,” tambahnya.
Terkait bantuan langsung tunai, pihaknya akan melakukannya sesuai dengan surat edaran dan akan menggunakan diskresi.
“Saya minta semuanya sama-sama banyak berdoa, kita juga harus berikhtiar, kita ikuti protokol Covid-19 ini pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak,” ucapnya.
Ketua DPRD Butur, Diwan juga berharap yang sama dengna Pemda. Semua jajaran harus bergerak bersama memutus penyebaran Covid-19.
“Tugas kita hari ini hanya memantau titik-titik koordinat keluar masuk manusia, segala konsekuensinya insya Allah sudah ada pak bupati-wakil bupati apa saja kaitannya dengan corona kita siap untuk tunaikan. Jadi kita turun ini dengan serius supaya daerah kita aman,” kata Diwan, Kamis (16/4/2020).
Laporan: Ardian Saban
Editor: Sarini Ido
