SULTRAKINI.COM: Belum lama menjadi viral, istilah ‘cebong’ dan ‘kampret’ yang disematkan antara 2 kubu peserta pilpres, kali ini muncul narasi yang tak biasa di telinga masyarakat. Suguhan narasi yang bisa dikatakan cenderung ke arah sarkas dan negatif makin marak di era digital ini.
Masih ingat bagaimana istilah ‘politikus sontoloyo’ menjadi viral setelah pidato presiden beberapa bulan lalu. Yang terbaru adalah munculnya ‘politikus genderuwo’ yang meramaikan jagad perpolitikan saat ini. Tak lama berselang, kedua kubu pun saling berklarifikasi, bahkan ada yang membalasnya dengan puisi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Iindonesia, ‘sontoloyo’ bermakna konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian) https://kbbi.web.id/sontoloyo. Sedangkan kata ‘genderuwo’ bermakna hantu yang konon serupa manusia yang tinggi besar dan berbulu tebal. https://kbbi.web.id/genderuwo. Berbagai istilah diatas, mulai viral di era konstelasi politik kekinian. Jika tak nampak perdebatan di ruang publik, justru narasi diatas menjadi ikon yang mampu disematkan tiap-tiap kubu dalam menyerang pihak lawan. Seolah masyarakat disodori suguhan narasi yang tak biasa dan menjadi sah dipakai di ruang publik. Karena jelas kata-kata diatas hanya layak sebagai makian bagi kaum marginal yang cenderung lekat dengan kehidupan keras. Ahli tata bahasapun menyampaikan bahwa kata-kata diatas sebagai bentuk konotasi negatif yang digunakan sebagai makian bagi pihak lawan bicaranya.
Tentu saja, di era yang serba digital saat ini, segala hal mudah sekali untuk menjadi viral. Apalagi jika hal tersebut tak biasa dipakai oleh kalangan kebanyakan. Yang patut disayangkan, ini merupakan ulah para elit politik yang menjadi pimpinan rakyat, dimana mereka adalah pengayom dan pelindung rakyat. Apalagi yang menyampaikan narasi negatif itu adalah pemimpin negara dalam pidatonya di sebuah acara resmi kenegaraan. Jelas saja masyarakat yang kondisinya saat ini sengkarut baik dalam masalah sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, makin bertambah dengan sengkarutnya sisi politik negeri ini.
Masyarakat yang bertindak sebagai obyek penonton aksi para elit politiknya tentunya akan meniru apa yang dicontohkan oleh jajaran penguasa. Jika pemimpin negeri ini saja memiliki etika seperti itu, maka jangan salahkan masyarakat yang berada di akar rumput lebih beringas dalam hal saling serang. Sungguh, suguhan narasi yang negatif ini menunjukkan kadar intelektualitas para elit politiknya.
Kebebasan Berbicara Dan Ekspresi Adalah Buah Sistem Sekularisme Liberal
Jika narasi yang tak biasa didengar oleh masyarakat akan terus berlanjut di era digital ini, bukan tidak mungkin akan muncul kebiasaan memaki dengan kata-kata negatif atau tak senonoh di masyarakat pula. Bagaimana dengan generasi millenial saat ini, yang masih cenderung meniru kepada tokoh panutannya? Sungguh akan memberikan teladan yang buruk bagi generasi bangsa di masa depan. Para elit politik maupun kalangan yang menjadi sorotan publik, hendaknya memberikan teladan dalam bertuturkata dan berekspresi yang baik, sehingga masyarakat pun akan terpola dengan didikan yang beradab. Bagaimana membangun sebuah masyarakat yang beradab, tentunya berawal dari pola pikir dan pola sikap yang beradab pula. Mengapa semua itu bisa terjadi di negeri yang mayoritas muslim ini? Tentu bukan salah Islamnya. Karena Islam tak pernah mengajarkan pemeluknya memberikan makian atau cibiran kepada pihak musuh sekalipun, apalagi kepada saudara seaqidahnya. Dan hal ini juga makin menunjukkan tingkat berfikir para elit politik di hadapan masyarakat.
Semua narasi negatif diatas muncul akibat dari sistem sekulerisme liberal yang sedang dianut negeri ini. Tak dipungkiri bahwa cibiran dan makian menjadi hal yang biasa muncul saat ini. Jika dulu sangat tabu memaki orang dengan kasar, sekarang tak ada lagi sikap malu ketika melontarkan makian yang bernada negatif ke orang lain. Padahal kita semua masih bersaudara, serumpun, dan memiliki aqidah yang sama yakni Islam. Di era digital, yang dengan hitungan detik, semuanya serba menjadi viral, seolah tak bisa dibendung ekspresi ketidaksukaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
Dalam sistem saat ini, kebebasan berekspresi mendapatkan tempat yang seolah tak ada hukum yang bisa menjangkaunya. Setiap orang bebas memberikan ekspresi dan berbicara negatif di depan umum. Meski ada UU ITE yang bergulir, namun seolah hanya sebagai isapan jempol jika yang melakukannya adalah pejabat negara. Lain halnya jika yang melakukan hal tersebut adalah ‘wong cilik’, tentu akan langsung diproses.
Dampak dari kebebasan di negeri ini akan menyebabkan pola sikap yang tak dewasa bagi pemimpin. Dengan dalih masa kampanye, setiap kubu seolah bebas-sebebasnya mengutarakan sisi negatif pihak lawan. Tak ada kedewasaan sikap tenggang rasa satu sama lain untuk menerima kritikan dan masukan bagi masing-masing pihak. Polesan demi polesan dilakukan agar yang menjadi unggulannya menang, bahkan dengan cara memberikan narasi negatif sekalipun.
Pola sikap seolah tak memiliki acuan target dari pola pikirnya. Hal ini makin memberikan penjelasan bahwa tingkat berpikir masyarakat kita masih sangat rendah, karena level berpikir elit politiknya seperti itu. Jika dalam pemahamannya menjadi poros bahwa dirinya nanti akan menjadi ‘pengayom’ bagi rakyat, maka pola sikapnya pun akan menyesuaikan. Yakni dengan bersikap dewasa menerima kritikan dan masukan dari rakyat yang membutuhkan. Dengan demikian tak ada kata-kata atau narasi negatif yang keluar dari elit politik. Karena yang dikejar adalah amanah atas dirinya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, bukan sekedar mencari perhatian. Harusnya sikap yang dibangun pejabat di hadapan rakyat adalah sikap mencerdaskan masyarakat dengan menyampaikan isu-isu yang berbobot, tidak dengan hal-hal yang negatif bahkan cenderung ke arah tidak elegant dan tidak intelektual.
Islam Mengajarkan Berbicara Dan Berekpresi Yang Elegan
Indonesia dikenal dengan penduduknya yang mayoritas muslim. Namun, konsep berpikir Islam tak pernah ada dalam pola pikir dan pola sikap elit politiknya saat ini. Sejak era reformasi, masyarakat selalu disuguhi acara saling mencibir antar kubu yang sedang bertarung dalam masa kampanye pilpres. Mulai munculnya hoax, kampanye hitam hingga narasi negatif yang dilontarkan pejabat negara bahkan pemimpinnya. Semuanya dilakukan untuk satu tujuan, yakni pemenangan bagi kubu masing-masing. Masyarakatpun makin dibuat bingung, bagaimana mereka akan mempercayakan amanah untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka, jika yang ditampilkan adalah pola sikap dan pola pikir yang cenderung rendah.
Dalam sistem Islam, kampanye atau adu debat tak pernah diajarkan. Karena sejatinya menjadi pemimpin negara adalah amanah besar yang pertanggungjawabannya pun juga besar. Bahkan di masa sahabat, ketika ditawari jabatan dengan posisi srategis, banyak yang menolak. Bukan Karena materi, tetapi karena kekhawatiran bagi individunya jika suatu saat tidak mampu untuk amanah menjalankan tugasnya. Karena pasti akan dipertanggungjawabkan. Teringat kisah Khalfah Umar bin Khattab, yang memikul karung gandum sendiri ke rumah seorang janda miskin yang beliau temui sedang kelaparan bersama anak-anaknya.
Khalifah Umar menolak, ketika pengawalnya menawarkan untuk membantu membawanya. Beliau merasa berkewajiban menyelesaikan sendiri persoalan warganya yang kelaparan karena takut akan penghisaban Allah kelak bahwa ada rakyatnya yang menderita di bawah kepemimpinan beliau. Begitu juga dengan para khalifah dan pejabatnya di masa setelahnya. Karena jabatan dalam Islam adalah amanah titipan dari Allah, yang tak perlu pencitraan ataupun dukungan dari pihak manapun.
Islam mengajarkan bahwa ketika menyampaikan pendapat di muka umum, adalah dengan perkataan yang baik. Karena berbicara itu adalah cerminan dari hasil pemikiran dan pemahaman seseorang tentang sesuatu. Begitu pula ketika seseorang menyampaikan kritik, masukan dan hak berpendapat di muka publik, aturan yang menjadi norma sosial di masyarakat akan memberikan batasan atas ungkapan yang tidak pantas diucapkan dan dikonsumsi oleh publik. Karena di dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari manusia dewasa, ada anak-anak yang senantiasa menjadi peniru ulung atas tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Jika pemimpinnya memberikan ungkapan yang buruk, maka tak bisa dipungkiri, akan menjadi contoh yang buruk pula bagi anak-anak. Sejatinya, pemimpin negara harus menjadi panutan bagi masyarakatnya.
Dari sini akan kita dapati bahwa Islam memberikan didikan yang memiliki output pola pikir dan pola sikap yang khas. Teringat sebuah hadits, “jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik diam”. Ini menunjukkan bahwa berpikir sebelum bertindak itu adalah yang utama. Inginkah kita dapati sosok pemimpin yang seperti ini? Tentunya hanya dengan sistem yang berasal dari Allah.
Oleh Drg Endartini Kusumastuti Praktisi Kesehatan
