Berubah Menjadi BRIDA, Balitbang Sultra Rakor Bersama Balitbang Kabupaten dan Kota

  • Bagikan
Pose bersama pembukaan Rakor Jarlit Balitbang Sultra bersama Balitbang kabupaten dan kota di Kendari, Rabu (20/7/2022). (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM)
Pose bersama pembukaan Rakor Jarlit Balitbang Sultra bersama Balitbang kabupaten dan kota di Kendari, Rabu (20/7/2022). (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melakukan Rapat Koordinasi Jaringan Penelitian Sultra 2022 bertajuk “Peran BRIDA sebagai Inisiator Science Based Policy di Daerah” melibatkan seluruh Balitbang kabupaten dan kota se- Sultra beserta para peneliti dari berbagai universitas di Kota Kendari, Rabu (20 Juli 2022).

Rakor ini dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD dengan menghadirkan Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr Yopi, sebagai narasumber, bertujuan untuk menyatukan pandangan dan persiapan peralihan Balitbang menjadi BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) hingga ke kabupaten dan kota.

Kepala Balitbang Sultra,Hj Isma, mengatakan Rakor ini merupakan agenda tahunan Balitbang Sultra setiap tahunnya, namun biasanya hanya membahas seputar riset-riset kebudayaan tetapi kali ini diperluas karena saat ini Sultra sebagai salah satu provinsi diantara lima provinsi di Indonesia yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BRIN untuk peralihan dan pembentukan BRIDA.

“Berkaitan dengan itu, saat ini kami sedang mempersiapkan rancangan peraturan daerah (Perda) pembentukan BRIDA dan sudah ada di DPRD Sultra, setelah menerima rekomendasi dari BRIN,” kata Isma dalam sambutannya, Rabu (20 Juli 2022).

Baca:   Ali Mazi Bakal Menghadap Presiden Usulkan Kenaikan Status Lanal Dan Lanud di Sultra

Mantan Kepala BPKAD Sultra itu mengaharapkan, melalui momentum Rakor Jarlit ini dengan kehadiran Bidang Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN pusat maka Balitbang kabupaten dan kota bisa langsung berdiskusi pembentukan BRIDA di masing-masing kabupaten dan kota.

Selain itu, Isma menambahkan bahwa pihaknya berharap melalui Rakor ini juga Balitbang yang ada di kabupaten dan kota serta provinsi bisa satu pemahaman dalam sebuah penelitian sehingga bisa menjadi dasar sebuah kebijakan.

“Inikan jejaring penelitian. Kita ingin dalam melaksanakan penelitian itu bisa menjadi dasar mengambil kebijakan. Kadang-kadang selama ini penelitian itu habis diteliti disimpan. Hasil rekomendasi tidak dijalankan, kan setiap penelitian ada rekomendasi ini mau jadi apa,” ungkapnya.

Ia mencontohkan pembangunan di Sultra merujuk pada sebuah riset atau penelitian. Bahkan, dari hasil pembangunan bisa kembali dilakukan sebuah riset untuk melihat dampak yang akan terjadi.

“Contoh Jalan Toronipa, di Balitbang sendiri sudah ada penelitian disitu, bagaimana dalam mendukung pariwisata. Penelitiannya itu bagaimana makanan yang disenangi orang yang berada disekitar Toronipa. Itu juga kita buat,” tutur Isma.

Namun, lanjut dia, dirinya tidak menampik, jika selama ini Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga anggaran menjadi kendala dalam menjalankan sebuah riset.

Baca:   Tim Pencari Korban Tenggelam di Konawe Hentikan Operasinya

“Ini sangat berhubungan. Nah sekarang kita sadari minta anggaran banyak kalau SDM tidak tersedia itu juga jadi masalah. Tapi kalau Balitbang ini bukan harus ada peneliti, kan ada BRIN atau universitas di provinsi yang bisa melakukan penelitian,” tutup Isma.

Mewakili Gubernur Sultra, Asrun Lio mengungkapkan bahwa, Rakor ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung percepatan pembangunan berbasis riset di daerah.

“Riset yang dibuat tanpa dibarengi kebijakan hanya akan terjebak dalam lingkungan akademik. Seolah bagus tapi tidak memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, pembuatan kebijakan tanpa dilandasi dengan riset, hanya akan bersifat untung-untungan, bisa tepat bisa tidak,” kata Asrun Lio.

Oleh karena itu, menurutnya, perbuatan kebijakan sebaiknya dilandasi dengan hasil riset yang kuat sehingga kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik dapat efektif dan membawa hasil yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait hal ini, Kadis Pendidikan Sultra ini berharap Balitbang bersama-sama dengan instansi terkait di jajaran pemerintahan Provinsi Sultra maupun kabupaten dan kota dapat merumuskan program-program penelitian dan pengembangan yang hasilnya jelas, terarah dan berkelanjutan.

“Serta dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. khususnya yang menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,” imbuhnya.

Baca:   1043 Warga Binaan di Sultra Dapat Remisi

Laporan: Hasrul Tamrin

  • Bagikan