Pulau Saponda di mulut teluk Kendari, masuk dalam wilayah Kabupaten Konawe, menjadi bahan pergunjingan di kalangan terbatas akhir-akhir ini. Bisik-bisik, begitu mungkin lebih tepatnya, karena sepertinya tidak boleh banyak orang yang tahu apa yang akan terjadi di sana.
Akhirnya kabar itupun sampai. Penelusuran di kawasan itu menemukan hal yang mengejutkan, mungkin saja karena kurangnya informasi, keresahan muncul di tengah masyarakat penghuni Pulau Saponda saat ini. Mereka sudah mendapat kabar akan dipindahkan dari pulau itu. Pulau akan dikosongkan.
Apakah kabar pengosongan Pulau Saponda berhubungan langsung dengan rencana pembangunan jalan wisata yang dilaksanakan saat ini? Hal ini harus dijawab segera pemerintah, terlebih setelah sejumlah gambar rencana Pulau Saponda kini beredar “di bawah tanah”.
Kalaupun benar, kawasan wisata berskala besar akan hadir di Pulau Saponda yang mengharuskan relokasi penduduk, sebaiknya program ini tidak perlu dikelola dengan cara berbisik-bisik karena akan memanen reaksi negatif publik.
Berbisik-bisik? Ya…begitu kesan yang muncul. Pertengahan bulan Desember 2020, saat mengunjungi Pulau Saponda, Gubernur Ali Mazi dan Menteri Koperasi&UKM, Teten Masduki mengabarkan Pulau Saponda segera ditetapkan menjadi pilot project dari pengembangan usaha koperasi industri perikanan terintegrasi. Pihak kementerian, ucap Teten, menyambut baik konsep bisnis industri perikanan terintegrasi yang akan dibangun di Pulau Saponda oleh Koperasi TAM bersama Pemprov Sultra. Konsep ini mengintegrasikan mulai dari pengolahan ikan, budidaya ikan hingga industri pariwisata. Patut diduga, di dalam konteks kata industri pariwisata inilah rencana Pulau Saponda disembunyikan.
Judulnya usaha koperasi industri perikanan terintegrasi, lengkap dengan embel-embel berbasis nelayan. Gerak cepat, di Pulau Saponda konon sudah berdiri koperasi bernama Tugu Anak Maritim (TAM) untuk memfasilitasi penduduk dalam mengelola sejumlah karamba modern yang akan dibangun untuk mereka. Itu juga katanya. Sebab saat ditelusuri, jejak koperasi dimaksud tidak ada di Pulau Saponda.
Jadi, masyarakat penghuni Pulau Saponda yang berjumlah 486 kepala keluarga atau 1.613 jiwa menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, hari ini diiming-imingi hadiah karamba modern, di balik rencana mega proyek pemerintah untuk membangun industri pariwisata megah di Pulau Saponda.
Masih banyak bisik-bisik lain di Saponda, bisik-bisik soal nilai ganti rugi relokasi warga penghuni pulau yang hanya senilai motor bekas, bisik-bisik spekulan, bisik-bisik soal pembentukan koperasi yang tidak dipahami warga dan lain sebagainya.
Rencana besar di Saponda tampaknya menjadi jawaban tepat mengenai alasan membangun jalan wisata Kendari-Toronipa. Rasa-rasanya, rencana jalan selebar 27 meter dan sepanjang 11 kilometer itu terlalu mewah, jika hanya untuk melayani kunjungan wisata Pulau Bokori dan Pantai Toronipa. Bukan kebetulan, Pulau Saponda letaknya tidak jauh dari Pulau Bokori.
Dari jarak tertentu, Pulau Saponda yang luasnya sekitar 7 hektare, memang menawarkan pemandangan indah. Sebelum merapat ke pantai, kita akan disuguhi laut biru nan jernih dengan pasir putih mengelilingi pulau. Tapi rasa nyaman segera pergi saat mulai melangkahkan kaki memasuki pulau. Permukiman padat, sampah di mana-mana, kotoran ternak berserakan di setiap penjuru pulau.
Bayangkan, sebuah pulau yang indah dari kejauhan, tapi anda akan menyusuri jalan setapak yang sempit di dalamnya. Sulit menemukan lahan kosong di Pulau Saponda, kecuali sebuah lapangan besar yang sebagian areanya juga digunakan sebagai pemakaman.
Pulau Saponda memang membutuhkan bantuan, tapi bukan dengan bisik-bisik. Apa niat di balik rencana Saponda yang disembunyikan? Takut penghuni pulau melakukan perlawanan? Mereka pastilah tidak akan punya kuasa untuk melawan power pemerintah.
Mencermati salah satu mega proyek yang digagas oleh Gubernur Ali Mazi saat ini, yaitu pembangunan jalan wisata Sultra yang akan menghubungkan Kendari dan Toronipa disebut-sebut menelan anggaran Rp 756 miliar. Pemprov Sultra konon sudah menggelontorkan APBD di tahun 2019 sebesar Rp 144 miliar. Ditambah anggaran tahun 2020 sebesar Rp 220 miliar.
Sementara anggaran yang berasal dari pinjaman Pemprov Sultra dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 799.258.216.000, sudah disepakati melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan daerah antara Direktur PT SMI, Edwin Syahruzad dengan Gubernur Sultra Ali Mazi di Jakarta (Rabu, 22 Juli 2020).
Jika demikian, total anggaran untuk jalan Kendari-Toronipa yang terekspos Rp 1.163.258.216.000. Jumlah ini dipastikan membengkak, karena Pemprov Sultra masih akan menyediakan anggaran di tahun 2021 dan 2022, sampai saat proyek ini direncanakan rampung. Jadi berapa total jenderal anggarannya? meminjam pernyataan gubernur, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.
Kenapa harus bisik-bisik? Apa karena sumber pembiayaan untuk menyulap Pulau Saponda berasal dari swasta yang mungkin saja berujung pada pola kerja sama Build Operate Transfer (BOT)?
Tidak ada yang harus disembunyikan dalam kasus semacam itu. Pemerintah sudah sejak lama menjamin kerja sama investasi pihak swasta dengan pemerintah dalam pola Public Private Partnership (PPP) seperti diatur Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS). Peraturan tersebut diperbaharui dengan disahkannya Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sektor pariwisata masuk dalam skema KPBU ini. Karena tidak semua proyek pembangunan dapat dilakukan dengan skema PPP. Berdasarkan Pasal 5 Perpres 38/2015, infrastruktur yang dapat dilakukan kerja sama dengan swasta berdasarkan skema PPP adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
Mati-matian melakukan terobosan pembangunan adalah sikap yang patut dipuji, tetapi sikap transparan lebih penting karena rakyat adalah pemberi mandat. Pemimpin adalah pekerja bagi rakyatnya. Kalau masih belum mengerti atau pura-pura lupa, pemimpin itu melamar untuk bisa bekerja saat menjalani Pemilihan Kepala Daerah. Masih mau bisik-bisik?
Penulis: AS. Amir
