BPMP Sultra Memimpin Langkah Untuk Pendampingan Perencanaan Daerah Dorong Peningkatan SPM Pendidikan Oleh UPT

  • Bagikan

SULTRAKINI.COM: KENDARI- Dalam upaya menyelesaikan pendampingan perencanaan daerah terkait standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan oleh unit pelaksanaan teknis (UPT) di berbagai tingkatan pemerintahan, kegiatan pendampingan perencanaan daerah ini diadakan, di salah satu Hotel di Kendari, Acara ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 17 hingga 19 Mei 2024, mengumpulkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk BAPEDA sebagai perwakilan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota dan Provinsi.

Kepala BPMP Sultra, Junaiddin Pagala, S.T., M.T menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kabupaten, kota, dan provinsi mencapai standar yang ditetapkan.

‘’Mengingat masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama di provinsi ini, di mana tiga kabupaten belum mencapai nilai SPM yang memadai. Selain itu, sembilan kabupaten berada dalam kategori “tuntas mudah” dan lima kabupaten baru saja mencapai kategori “tuntas pertama”. Namun, target nasional mengamanahkan agar seluruh daerah mencapai standar yang lebih tinggi,” Jelas Junaiddin kepada Sultrakini.com

Dikatakan, melalui dukungan dan pengawasan yang ketat, diharapkan bahwa pada tahun 2025, semua kabupaten dalam provinsi ini akan mencapai setidaknya kategori “tuntas mudah” atau “tuntas pertama” terkait dengan layanan pendidikan.

Implementasinya akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), dan akan dipantau hingga tahap perencanaan dan alokasi anggaran. Ini tidak hanya menjadi target lokal, tetapi juga nasional, karena kontribusi daerah terhadap pencapaian SPM secara keseluruhan berdampak pada pencapaian nasional.

Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang indikator dalam standar pelayanan minimal, sejalan dengan peraturan yang ada, seperti Permendikbudristek dan Permendagri. Kolaborasi lintas stakeholder, dari dinas pendidikan hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Diharapkan dapat menghasilkan program yang berdampak positif pada kualitas pendidikan. Dan akan memastikan bahwa perencanaan pendidikan menjadi fokus utama. Ini tidak hanya terkait dengan dinas pendidikan, tetapi juga dengan aspek perencanaan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Laporan: Nurtiah

  • Bagikan