SULTRAKINI.COM: KENDARI – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar Focus Grup Discussion (FGD) bersama mitra, yakni Dinas Perhubungan kabupaten dan kota, Satlantas Polres dan Polda, KSOP serta Ombudsman, Jumat (10/12/2021).
FGD ini sebagai bentuk sinergitas angkutan penyeberangan BPTD Wilayah XVIII Sultra dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada tahun-tahun kedepannya.
Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf mengatakan kegiatan FGD dimaksudkan sebagai bentuk refleksi tahunan apa yang sudah dilakukan BPTD maupun yang belum dilakukan di tahun berjalan, sehingga bisa menjadi acuan dan perbaikan di tahun berikutnya.
“Kita tau bersama bahwa didalam melaksanakan tugas angkutan penyeberangan transportasi darat secara khusus dan secara umum bukanlah hal yang mudah, sehingga koordinasi, singkronisasi, semua pihak harus berjalan dengan baik. Olehnya itu melalui FGD ini semua pemangku kepentingan menyatukan pikiran dan pendapat, apa yang harus dievaluasi dan dilakukan kedepannya menjadi lebih baik,” ungkap Benny Nurdin, usai membuka FGD, Jumat (10/12/2021).
Berkaitan dengan rencana dan target kedepannya, kata Benny, tentu perlu adanya perbaikan-perbaikan yang perlu didorong untuk menjadi lebih baik karena pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang utama dan masyarakat membutuhkan itu.
“Layanan keselamatan dan keamanan bagi sektor transportasi darat itu yang menjadi utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari melalui transportasi darat,” tuturnya.
Dia juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pelayanan yang prima harus didukung dengan SDM yang baik, profesional, infrastruktur yang handal seperti pelabuhan penyeberangan yang baik, nyaman, aman, maupun kapal yang baik semua.
“Sehingga yang kita harapkan ini bisa kita wujudkan dalam satu sistem. Artinya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini (FGD, red) bukan hanya membangun sinergitas tugas-tugas kita, tetapi juga bagian bagaimana membangun silaturahmi antar sesama pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tranportasi darat, agar sejalan,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan yang baik bisa berjalan dengan baik dan maksimal jika didukung oleh semua pihak pemangku kepentingan. Karena jika saja tidak didukung dengan semua pihak maka sudah pasti akan ada kepincangan.
“Pengelolaan transportasi ini tidak berdiri sendiri, permasalahan transportasi merupakan tanggungjawab bersama,” terangnya.
Berdasarkan identifikasi masalah, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi kedepannya, seperti maraknya kendaraan over load dan dimensi (ODOL), fasilitas infrastruktur, dan termasuk dukungan anggaran dan dukungan moril masyarakat.
“Masih banyak masyarakat senang tidak mau diatur. Misalnya, pelabuhannya mau ditertibkan, seolah-olah kayak mau digusur dengan melakukan perlawanan. Itu permasalahan semua yang harus dihadapi, bukan hanya tanggung jawab BPTD tapi tanggung jawab semua pihak bukan hanya perhubungan, tapi semua pihak,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Muh. Rajulan mengatakan sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh BPTD Sultra dalam rangka menyamakan persepsi tentang transportasi darat.
Sehingga dengan kegiatan ini, katanya, diharapkan semua stakeholder yang terlibat dalam FGD ini setelah keluar dari acara bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada semua stakeholder yang terlibat dalam transportasi darat ini untuk menghadirkan pelayanan yang nyaman dan aman khususnya di dermaga-dermaga penyeberangan.
“Makanya penting membangun sebuah sistem pelayanan agar bisa menghadirkan pelayanan yang aman itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, bahwa ketika pelayanan yang nyaman dan aman dihadirkan maka imbas masyarakat pasti senang. Bukan dengan cara-cara yang kurang berkenan seperti yang terjadi di Pelabuhan Amolengo, Konsel, baru-baru ini. Dengan demikian tindakan seperti itu bisa dicegah.
“Makanya tidak ada toleransi sedikitpun terhadap segala bentuk premanisme dan pungli, ” tandasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
