SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Warga Dusun Langgaha, Desa Wungka, Kecamatan Wangi-wangi Selatan (Wangsel), Kabupaten Wakatobi mengancam akan melaporkan persoalan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke pihak kepolisian. Pasalnya, bantuan yang seharusnya tuntas akhir 2017, tak hunjung terselesaikan hingga kini.
“Ada enam orang yang dapat bantuan bedah rumah di Dusun Langgaha Baru, tapi bahannya belum diberikan semua, baru rumah kami sudah bongkar. Kehidupan kami sekarang tambah menderita. Jadi kami akan segera melapor ke polisi,” kata Warga Penerima BSPS Dusun Langgaha, La Salihi, Rabu (17/1/2018).
Dia mengaku, selema ini ia baru menerima pasir 12 ret, semen 45 sak, batako 550 buah, paku 3 kilogram. Namun ia belum menerima kayu 6x12x400 sebanyak 1 kubik, seng plat,dan paku beton.
Sementara itu, Ketua kelompok BSPS, Dusun Langgaha Baru, La Yai mengatakan seharusnya harga pasir di pasaran dengan per kubik Rp 150, namun UD Matahora sebagai toko penyedia, menjualnya dengan harga Rp 200 ribu per kubik. Sementara itu, kayu balok kelas II di pasaran dijual dengan harga Rp 2,6 juta per kubik namun dijual ke warga Rp 2,9 juta. Dan papan dari harga Rp 2,6 juta per kubik dinaikan menjadi Rp 2,7 juta.
“Batu gunung dari harga Rp150 ribu per kubik naik menjadi Rp180 ribu per kubik. Batako dari harga Rp 2.000 per buah naik menjadi Rp 5.000 per buah. Kenaikan harga juga terjadi pada material kebutuhan bangunan rumah lainnya, seperti paku, seng, semen, besi,” ungkap La Yai.
Menurutnya, jika dihitung dari total bantuan Rp 15 juta material yang harus didistribusikan, baru berkisar Rp 9 jutaan yang tersalurkan. “Jadi masih ada sekitar Rp 5 jutaan yang belum di distribusikan. Seperti paku seng 2 kilogram, kayu balok 1/2 kubik, atap seng 20 lembar, seng plat 15 meter,” tambahnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh salah seorang penerima BSPS, La Manggasa bahwa ia baru menerima pasir sebanyak 6 kubik, semen 32 sak, paku campuran 7 kilogram, seng 61 lembar, kayu 1/5 kubik, seng plat 25 meter.
Fasilitator BSPS Wakatobi, Baso enggan berkomentar banyak. Dia beralasan dirinya masih harus menghubungi fasilitator teknis terkait keluhan masyarakat.
“Saya harus investigasi dulu sama pendamping desa dan tim teknis kabupaten, apa permasalahannya, sehingga bisa diambil suatu jalan keluar oleh mereka sendiri,” ucap Baso.
Penulis: Amran Mustar Ode
