Buton Batal Salurkan KIS?

  • Bagikan
Pelaksana Tugas Bupati Buton, La Bakry. (Foto: La Ode Ali/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BUTON – Pupus sudah harapan masyarakat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat dari Pemerintah Daerah (Pemda) Buton. Hal itu disebabkan karena kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak boleh menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai dana pembiayaan KIS.

“KIS itu ternyata tidak bisa pembiayaannya dibebankan kepada ADD, makanya saya sudah minta Kepala Inspektorat untuk konsultasi di pemerintah pusat,” terang Pelaksana Tugas Bupati Buton, La Bakry, Rabu (31/5/2017).

Kata La Bakry, anggaran ADD untuk KIS sekitar Rp 80 juta untuk 300 orang setiap desa per tahun apabila pemerintah pusat mengizinkannya. Dan itu tidak berpengaruh pada rencana pembangunan desa, dikarenakan gabungkan ADD dan DD per tahun berkisar Rp 1 miliar.

“Nanti kita akan bersurat secara khusus di pusat, agar kita dikasih ruang. Sebab Buton hanya sekitar seribu lebih kartu saja yang akan dibagikan ke masyarakat,” ujar La Bakry.

Diberitakan sebelumnya, Pemda Buton berencana akan memberikan 29.100 KIS bagi masyarakat tidak mampu yang ada di 97 desa/kelurahan se-Kabupaten Buton bekerjasama BPJS untuk 2017.

(Baca: Pemda Tergetkan 70 Persen Penerima JKN dan KIS di Buton)

Terkait keinginan La Bakry mengusahakan penerimaan KIS melalui koordinasi dengan pusat, belum ada kejelasan begitu juga pihak inspektorat.

Laporan: La Ode Ali

  • Bagikan