SULTRAKINI.COM: KENDARI – Realisasi APBN sampai triwulan III 2020 di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum masih dipengaruhi oleh kinerja perekonomian yang sedikit menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi Penerimaan Negara dari penerima perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 2.054 triliun atau 59,91 persen.
Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra juga mendata realisasi Belanja Negara di Sultra sampai dengan triwulan III 2020 dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 17.698 triliun atau 79,62 persen.
“Dari pagu anggaran penerimaan negara sebesar Rp 3.429 triliun dan belanja negara sebesar Rp 22.229 triliun sehingga dilihat dari postur APBN yang ada di Sultra, sebenarnya pemerintah pusat defisit Rp 18.800 triliun,” jelas Kepala Kantor Wilayah DJPb Sultra, Arif Wibawa, Rabu (21/11/2020).
Penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada triwulan III 2020 mencapai Rp 2,05 triliun atau mengalami penurunan 8,67 persen dibandingkan periode sama di 2019 yang mencapai Rp 2,25 triliun.
“Penerimaan perpajakkan mencapai Rp 1,65 triliun atau mengalami penurunan hampir 6,30 persen dibandingkan triwulan III tahun 2019 yang mencapai Rp 1,76 triliun,” ujarnya.
Sedangkan PNBP pada triwulan III 2020 senilai Rp 402,76 miliar atau mengalami penurunan sekitar 17,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp 486,68 miliar.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga di Sultra (terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial) mencapai Rp 4,0 triliun pada triwulan III 2020 atau sekitar 65,07 persen dari total pagu senilai Rp 6,15 triliun.
Realisasi tersebut mengalami peningkatan (4,55 persen) bila dibandingkan periode yang sama pada 2019, yaitu 60,52 persen dari total pagu Rp 7,71 triliun. Sementara realisasi belanja pegawai mencapai Rp 1,66 triliun atau sekitar 73,64 persen dari total pagu belanja pegawai senilai Rp 2,26 triliun.
“Belanja barang mempunyai realisasi yang sedikit lebih rendah dari belanja pegawai, yaitu Rp 1,47 triliun atau sekitar 60,44 persen dari pagu belanja barang Rp 2,43 triliun,” ucapnya.
Sedangkan realisasi belanja modal pada triwulan III 2020 mencapai Rp 848,82 miliar atau sekitar 59,11 persen dari pagu belanja modal Rp 1,44 triliun.
Persentase realisasi terbesar terdapat pada belanja bantuan sosial, yaitu 81,74 persen dengan capaian Rp 23,67 miliar dari pagu belanja bantuan sosial Rp 28,96 miliar.
Dari total realisasi belanja kementerian/lembaga Rp 4,0 triliun tersebut, sekitar Rp 13,53 miliar digunakan
untuk penanganan pandemi Covid-19 di masing-masing satuan kerja yang di antaranya digunakan untuk pembelian masker, penyemprotan disinfektan, pengadaan wastafel dan sabun untuk cuci tangan, pembelian alat pengukur suhu tubuh, dan lain-lain.
Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Sultra pada triwulan III 2020 mencapai Rp 13,70 triliun atau 85,20 persen dari alokasi Rp 16,08 triliun. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp 495,30 miliar dari alokasi Rp 480,29 miliar (103,13 persen). Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi mencapai Rp 7,92 triliun atau sebesar 83,92 persen dari alokasi Rp 9,44 triliun.
Realisasi Dana Insentif Daerah senilai Rp 515,21 miliar atau 91,26 persen dari alokasi Rp 564,57 miliar. Sedangkan realisasi DAK Non-Fisik mencapai Rp 1,69 triliun atau 79,58 persen dari alokasi Rp 2,12 triliun.
Adapun DAK Fisik (termasuk cadangan DAK Fisik) realisasinya mencapai Rp 1,79 triliun atau 97,74 persen dari alokasi Rp 1,84 triliun. Realisasi dana desa pada Triwulan III 2020 mencapai Rp 1,28 triliun atau sekitar 78,25 persen dari alokasi Rp 1,63 triliun.
“Dana desa telah disalurkan oleh seluruh KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (KPPN Kendari,
KPPN Kolaka, KPPN Baubau, dan KPPN Raha) untuk 1.856 desa pada 15 kabupaten di Sultra,” terangnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, dilaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), di antaranya untuk menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional.
Total realisasi untuk Program PEN sampai triwulan III 2020 di Provinsi Sultra mencapai Rp 3,2 triliun dengan rincian sebagai berikut:
- Kluster sosial: Program Keluarga Harapan direalisasikan Rp 443,85 miliar untuk 949.702 KPM; Program Sembako/BPNT disalurkan Rp 329,81 miliar untuk 1.393.636 KPM; Bansos Tunai Non-Jabodetabek tersalur Rp 248,80 miliar untuk 414.677 KPM; Bansos Beras disalurkan 846.930 kilogram untuk 118.932 KPM; Pra-Kerja disalurkan Rp 300,57 miliar untuk 8.209 peserta; dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dana desa yang dilaporkan oleh pemda mencapai Rp 287,84 miliar tersalurkan kepada 140.854 KPM di 1.838 desa.
- Sektoral K/L dan Pemda: Di Provinsi Sultra terdiri dari Program Padat Karya Tunai di Kementerian PUPR, Perhubungan, dan Pertanian) di mana di Kementerian PUPR terealisasi sekitar Rp 199,39 miliar, Kementerian Perhubungan direalisasikan Rp 90,92 miliar, dan Kementerian Pertanian terealisasi sekitar Rp 16,52 miliar.
Sedangkan realisasi cadangan DAK Fisik mencapai Rp 188,94 miliar atau 97,25 persen dari alokasi senilai Rp 194,28 miliar, realisasi DID mencapai Rp515,21 miliar atau sebesar 90,73 persen dari alokasi Rp 564,57 miliar, realisasi Subsidi Gaji/Upah mencapai Rp 68,06 miliar untuk 56.719 peserta.
- Cluster Ekonomi: Realisasi subsidi bunga Non-KUR mencapai Rp 13,37 miliar untuk 41.480 debitur; realisasi tambahan subsidi bunga KUR mencapai Rp 18,71 miliar untuk 57.990 debitur; dan bantuan bagi pelaku usaha mikro mencapai Rp 281,81 miliar untuk 117.421 peserta.
- Cluster Kesehatan: Insentif tenaga kesehatan direalisasikan Rp 700 juta untuk 140 tenaga kesehatan dan santunan kematian direalisasikan Rp 300 juta untuk satu tenaga kesehatan. (B)
Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido
