SULTRAKINI.COM: Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan debat calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) selama lima kali sesi debat pada 2019. Meski masa kampanye dimulai 23 September 2018, seluruh sesi debat kandidat akan digelar di tahun yang sama jelang pemungutan suara.
“Debat kami akan selenggarakan lima kali dan kelimanya rencana kami adakan pada 2019,” terang Ketua KPU, Arief Budiman di Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2018).
Arief mengatakan, debat ini bertujuan meningkatkan informasi dan pengetahuan bagi para pemilih. Termasuk sosialisasi visi misi pasangan capres-cawapres kepada masyarakat.
Waktu penyelenggaraan debat capres-cawapres dilakukan pada 2019 agar berdekatan dengan pencoblosan pada April 2019. Karena jika dilakukan jauh-jauh hari dikhawatirkan masyarakat menjadi lupa.
KPU menargetkan persiapan debat selesai pada Desember 2018, sehingga pada Januari 2019 akan memulai debat perdana.
KPU punya waktu empat bulan untuk menggelar debat kandidat sebanyak lima kali. Debat akan diselenggarakan satu kali pada Januari, Februari, Maret, dan dua kali di April 2019.
“Sudah kita usulkan (kapan pelaksanaan debat capres-cawapres), tanggal 17 Januari, tanggal 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret, sama 13 April,” ujar Arief di kantornya, Jumat (30/11/2018).
Tanggal-tanggal yang diajukannya itu menurut Arief masih belum pasti. KPU masih harus mencocokkan antara tanggal dengan lokasi debat.
KPU saat ini masih mengidentifikasi isu yang nantinya akan digunakan sebagai materi debat kandidat.
Terkait hal itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan materi debat capres dan cawapres 2019, yaitu korupsi orde baru.Parpol ini menilai materi itu akan mendidik masyarakat dalam hal kasus korupsi di Indonesia.
“Berdebat dianggap barang langka, sudah waktunya korupsi orba diusulkan dalam debat capres-cawapres 2019,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni dalam keteranganya, Rabu (5/12/2018).
Antoni menyebut usulan itu lahir di nuansa hari antikorupsi sedunia. Usulan itu juga sekaligus membuktikan pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi Indonesia stadium empat.
Namun, usulan tersebut ditanggapi berbeda oleh Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif. Menurutnya, isu korupsi di masa depan lebih penting dibahas dibandingkan mengulas kembali fenomena korupsi di era orde baru.
“Kenapa harus korupsi masa lalu, korupsi yang akan dtang paling pentng,” ucapnya, Minggu (9 Desember 2018).
Ditambahnya, rekam jejak para pasangan juga penting ditelusuri. Seningga masyarakat mampu memilih calong yang benar bersih untuk dipilih.
“Orang-orang itu yang para calon ini apakah dulu memang terkenal antikorupsi, kalau masa lalu korup jangan dipilih. Pilih yang paling bersih dan paling oke,” tambahnya.
Sumber: Detik.com&Tempo.coDebat Capres-Cawapres
Laporan: Yuti Sandra J.
