SULTRAKINI.COM: KENDARI – Aksi penolakan tambang yang berlangsung di halaman kantor Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra), berlangsung ricuh pada Kamis (27/9/2018).
Kericuhan terjadi saat massa pengunjuk rasa berusaha masuk ke dalam area kantor namun dihadang oleh petugas keamanan.
Pantauan SultraKini.com, situasi semakin tidak terkendali saat beberapa oknum pengunjuk rasa berusaha menurunkan bendera merah putih yang berkibar di halaman kantor Bupati Konkep.
Massa pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Perhimpunan Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii (PMMW), ini mendesak agar Bupati Konkep, Amrullah dan Wakilnya, Andi Muhamad Lutfi, segera membuat pernyataan rekomendasi pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Pulau Wawonii.
“Tuntutan kami, Bupati Konkep dan Wakilnya, segera membuat pernyataan rekomendasi pencambutan IUP di Konkep. Kedua, kami juga mendesak pihak DPRD untuk membuat peryataan rekomendasi pencabutan IUP,” ujar Jenderal Lapangan aksi demonstran, Mando Maskuri dalam orasinya, Kamis (27/9/2018).
Menurut Mando, hadirnya perusahaan tambang di Konkep, dinilai akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengagalkan mata pencaharian masyarakat.
“Kami tidak mau kelapa kami digantikan dengan tambang. Kalau Bupati Amrullah tidak juga mau menemui kami, maka kami akan duduki perkantoran ini,” kata Mando.
Laporan: Wayan Sukanta
Editor: Habiruddin Daeng
