Desa Melek Digital, Aparatur Didorong Kelola Informasi Publik Lewat Media Baru

SULTRAKINI.COM: Pemerintah desa kini semakin didorong untuk beradaptasi di era digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan layanan publik. Melalui program “Penguatan Kelembagaan Desa dalam Mengelola Informasi Publik Berbasis Media Baru”, aparatur desa dilatih untuk mengelola informasi secara transparan, partisipatif, dan efektif melalui berbagai kanal digital.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, belum lama ini. Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga desa—seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, dan kelompok warga—dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, layanan publik, serta kebijakan desa melalui media sosial, situs web desa, dan aplikasi pelayanan daring.

Ketua Tim PKM Dr. Zulfiah Larisu, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa media baru memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

“Masyarakat sekarang mencari informasi lewat media sosial. Kalau desa tidak hadir di sana dengan informasi yang akurat dan mudah dipahami, ruang publik digital akan dipenuhi oleh kabar yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.

Dalam pelatihan tersebut, aparatur desa dibekali keterampilan mengelola konten informasi publik, menulis berita desa, serta membangun sistem dokumentasi dan arsip digital. Selain itu, mereka juga diajarkan prinsip tata kelola informasi publik yang sesuai dengan asas keterbukaan, keamanan data, dan etika komunikasi digital.

Menurut Dr. Zulfiah, penguatan kelembagaan desa berbasis media baru merupakan langkah strategis menuju desa digital yang inklusif dan berdaya saing.

“Media baru bukan sekadar alat promosi, tetapi sarana demokratisasi informasi. Ketika warga desa bisa mengakses dan memberi masukan terhadap kebijakan desa, di situlah transparansi dan partisipasi tumbuh,” tambahnya.

Kepala Desa Tanjung Tiram menyambut positif kegiatan ini dan menilai bahwa digitalisasi pelayanan publik telah lama menjadi kebutuhan desanya.

“Kami memang sudah lama menginginkan pelayanan publik berbasis digital, tetapi sumber daya manusia kami masih terbatas. Dengan pelatihan ini, kami optimistis digitalisasi informasi desa dapat segera terwujud,” ungkapnya.

Pemerintah Desa Tanjung Tiram berencana melanjutkan inisiatif ini dengan melibatkan perguruan tinggi, jurnalis lokal, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun ekosistem komunikasi publik yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Alfitra, SE, selaku Kaur Pemerintahan Desa Tanjung Tiram, berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut.

“Pelatihan seperti ini sangat bermanfaat karena aplikasi dan teknologi informasi terus berkembang. Kami butuh pembaruan keterampilan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan adanya program ini, Desa Tanjung Tiram diharapkan menjadi contoh penerapan desa digital yang transparan, informatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi di wilayah Konawe Selatan.

Laporan: Frirac