SULTRAKINI.COM: KENDARI-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra pada Senin, 29 Juli 2024, dengan agenda utama penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra tahun 2024 dan penjelasan terkait Ranperda RPJPD.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyoroti misi dan program prioritas yang akan diselaraskan dengan RPJPD, termasuk 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan bagian dari program Presiden terpilih yang akan dituangkan ke dalam RPJPN dan RPJMN Indonesia. Andap menekankan pentingnya RPJPD sebagai panduan utama pembangunan di Sulawesi Tenggara, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Andap Budhi Revianto memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 5,35%, meningkat menjadi 5,78% pada triwulan I tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang hanya 5,02% pada tahun 2023 dan 5,11% pada triwulan I tahun 2024. Meski demikian, Andap menyoroti tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,22% pada Februari 2024, serta tingginya persentase penduduk bekerja dengan pendidikan rendah sebesar 31,15%, yang memerlukan perhatian khusus.
Beberapa isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 antara lain pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan angka kemiskinan, pengurangan ketimpangan antar kelompok dan wilayah, daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, optimalisasi pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan mitigasi bencana menuju pembangunan berkelanjutan. “Strategi yang terarah dan terukur diperlukan untuk menangani isu-isu ini secara holistik dan integral,” kata Andap.
Pj. Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan keunggulan lokal, inovasi, dan daya saing daerah untuk memajukan pembangunan. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk berperan aktif sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dalam penutupnya, Andap menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.
Laporan: Riswan
