Di Festival Ekonomi Syariah, BI Sultra Tekankan Pemprov Kembangkan UMKM

  • Bagikan
Kepala KPwBI Sultra Suharman Tabrani bersama Plt Kepala Biro Ekonomi Sultra Yuni Nurmalawati dan Sekda Kendari Nahwa Umar di agenda Fesyar, Minggu (1/9/2019). (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)
Kepala KPwBI Sultra Suharman Tabrani bersama Plt Kepala Biro Ekonomi Sultra Yuni Nurmalawati dan Sekda Kendari Nahwa Umar di agenda Fesyar, Minggu (1/9/2019). (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Agenda tahunan Bank Indonesia dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia di gelar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu (1/9/2019). Adalah Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), agenda yang ditujukan untuk mendorong perkembangan perekonomian syariah, terutama pada aspek industri potensial sangat tinggi.

Kepala Kantor perwakilan wilayah BI Sultra, Suharman Tabrani menyampaikan negara-negara mulai memandang perekonomian syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mendeklarasikan visinya sebagai pemain utama dalam perekonomian syariah di dunia saat ini.

Kondisi itu mayoritas terjadi di negara berpenduduk non-islam, misalnya Inggris yang mendeklarasikan London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Korea yang memiliki visi destinasi utama pariwisata halal, Thailand dengan visi dapur halal dunia, serta Jepang mendeklarasikan industri halal sebagai kontributor kunci pada 2020.

“Ini menunjukkan betapa besarnya potensi perekonomian syariah dan Indonesia memiliki potensi tersebut melalui besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Namun hingga saat ini potensi ekonomi syariah masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Suharman, Minggu (1/9/2019).

Indonesia masuk dalam top 5 negara dengan pengeluaran terbesar untuk beberapa industri seperti halal food, halal fesyen, dan halal travel, di balik itu, Indonesia belum menjadi pemain utama dalam industri-industri tersebut.

“Melalui kegiatan Fesyar, BI berupaya mendorong pengembangan ekonomi syariah terutama dalam industri-industri yang memiliki potensi sangat tinggi,” tambahnya.

Plt Kepala Biro Ekonomi Sultra Yuni Nurmalawati, mengatakan indikator yang menjadi perhatian pembangunan daerah, yaitu indeks gini ratio yang mencapai angka 0,382, hal ini menunjukan kesenjangan pendapatan pada masyarakat cukup lebar.

Pemerintah Provinsi juga diharapkannya menekan semua insan pemerintah untuk bergetak menurunkan kemiskinan dengan mengembangkan UMKM melalui potensi sumber daya alam di Sultra.

“Yang perlu juga diperhatikan saat ini tingkat kemiskinan yang mencapai angka 11,24 persen karena sebagian penduduk Sultra menggantungkan hidupnya di sekitar pertanian kehutanan dan kelautan berdampak pada pendapatan mereka,” jelas Yuni.

Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan