SULTRAKINI.COM: KENDARI – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokmasmas). Langkah ini sebagai upaya untuk menjaga laut dari kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (destructive fishing).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra, La Ode Kardini mengungkapkan, kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan penggunaan bahan beracun seperti penggunaan potasium.
Penggunaan potasium seringkali mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut.
“Upaya kita sekarang adalah tingkatkan pengawasan dan melakukan rehab terumbu karang. Untuk pengawasan yang kita lakukan sekarang, kita bangun di masyarakat namanya kelompok pengawasan masyarakat (Pokmasmas),” ujarnya, Selasa (23/11/2021).
Ia katakan, masyarakat yang tergabung dalam kelompok pengawasan masyarakat tersebut dilengkapi dengan kapal, mesin, dan alat komunikasi. Tak hanya itu, pihaknya juga kerja sama dengan pihak kepolisian.
“Kita lengkapi fasilitas mereka, sehingga tiap saat intens melakukan komunikasi dengan kita untuk melaporkan kondisi laut,” jelasnya.
Menurut, La Ode Kardini, jauh lebih berbahaya penggunaan potasium daripada bom. Bom hanya merusak terumbu karang disekitar itu saja, berbeda dengan potasium yang tidak hanya merusak terumbu karang tetapi termasuk juga biota laut sepanjang itu dibawa dengan arus laut.
“Kemudian, potasium juga sulit dideteksi, beda dengan bom yang bisa dideteksi dengan bunyinya. Sehingga yang kita waspadai ini adalah penggunaan potasium,” terangnnya.
Saat ini kata La Ode Kardini, pengawasan berjalan terus meskipun biaya untuk pengawasan tersebut minin. Tetapi pihaknya terus memaksimalkannya agar laut Sultra yang menjadi salah satu potensi besar aman dari praktek potasium dan bom. (C)
Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin
