SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi untuk membahas dan mendorong percepatan listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko serta penerbangan dari dan ke daerah yang terkenal dengan keindahan bawa lautnya ini, Rabu (1 Februari 2023).
Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, H. Hamiruddin dan dihadiri oleh pelaksana tugas Sekda Wakatobi Kamarudin dan sejumlah anggota dewan.
Agenda rapat ini, DPRD meminta agar pelaksana tugas Sekda Wakatobi menjelaskan progres Pemda dalam mewujudkan listrik 24 jam di Kaledupa dan Binongko serta penerbangan dari dan ke Wakatobi.
Hamiruddin mengatakan, harusnya sudah ada progres terkait dua persoalan tersebut karena telah dianggarkan melalui APBD 2023. Apalagi dua program tersebut menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian Wakatobi dan menelan anggaran yang cukup besar. Listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko disiapkan sebesar Rp21 miliar, sementara untuk subsidi pesawat Rp 4,5 miliar, sehingga dibutuhkan kontrol agar bisa segera terealisasi.
“Kita sudah anggarkan melalui APBD 2023, jadi kami dorong agar program ini segera terealisasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Hamiruddin.
Politisi partai Golkar ini mengaku, bahwa untuk mewujudkan listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko, sejak tahun 2022 lalu DPRD telah menyetujui anggarannya sekitar Rp 4 miliar namun menjadi silfa karena program tersebut tidak mampu direalisasikan oleh Pemda Wakatobi, sehingga pihaknya tidak menginginkan kesalahan itu kembali terjadi lagi.
“Kalau kami berfikir politik maka persoalan ini kami diamkan saja, tapi kami lepas ego politik demi kepentingan masyarakat Wakatobi,” tegasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Wakatobi, Muhammad Ali meminta, agar Bupati Wakatobi Haliana jangan merasa pintar sendiri, namun harus berkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait agar suatu persoalan bisa segera terealisasikan.
“APBD ini kita tetapkan bersama, jadi koordinasikanlah dengan DPRD juga kalau ada kendala, agar bersama-sama kita carikan solusinya. Tapi kalau mau kerja sendiri silahkan saja, namun jika Bupati Wakatobi tidak mampu lagi, lempar handuk saja,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, mengenai persoalan subsidi pesawat harusnya Pemda Wakatobi lebih inovatif dalam membuat alternatif-alternatif untuk mencari solusi, sehingga kesalahan 2022 lalu dimana anggaran subsidi tak terpakai tidak terulang lagi.
“Sehingga kalau skema subsidi tidak sesuai dengan permintaan maskapai yaitu penerbangan Kendari-Wanci Rp 1,2 juta sementara harga tertinggi yang di tetapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 850 ribu, maka ada langkah alternatif lain lagi yang kita ambil. Bukan berfikir untuk meminta Kemenhub merubah dasar tarif yang telah ditetapkan sangat susah karena akan berpengaruh keseluru tarif penerbangan di Indonesia. Tarif Rp 850 ribu itu sudah melalui hitung dalam survei jarak dan operasional bahawa maskapai tidak rugi lagi,” jelasnya.
“Perumpamaannya, kalau hujan kan tidak harus meminta tuhan untuk menghentikan hujan karena mahluk lain juga butuhkan, kan bisa pakai payung. Kalo beresiko juga bisa pakai jas hujan, bisa minta numpang kenderaan tentangga dan seterusnya. Jangan mentok begitu hujan,” sambungnya.
Menurutnya, persoalan yang sama bahkan lebih rumit pernah dialami pada masa kepemimpinan Bupati Hugua dalam membangun Bandara hingga menghadirkan maskapai penerbangan ke Wakatobi, namun semuanya bisa teratasi karena komunikasi dan melibatkan berbagai pihak, baik itu DPRD maupun stakeholder terkait sehingga semua persoalan dicarikan jalan keluarnya.
Olehnya itu, Ia meminta, agar Bupati Haliana banyak bertanya dan belajar daripara pendahulunya terutama kepada Hugua, karena mampu merintis dan menghadirkan Bandara hingga penerbangan dari dan ke Wakatobi.
“Saya sudah tanya pak Hugua, tapi ternyata pak Haliana tidak pernah koordinasi. Pak Hugua punya lingkar kepedulian, tapi tidak punya kewenangan,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Sekda Wakatobi Kamaruddin mengucapkan terimakasih kasi atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota DPRD. Selanjutnya akan di sampaikan ke Bupati Haliana.
“Saya akan kasih tau pak Bupati juga agar kita jalan sama-sama,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, saat ini Bupati Haliana sedang melakukan konsultasi dengan pihak bandara, terkait solusi agar maskapai penerbangan bisa kembali beroperasi di Wakatobi.
Terkait persoalan listrik, pihaknya sedang dalam nego dengan PLN untuk pembelian mesin. Karena skema awal di tahun 2022 lalu terkait subsidi BBM untuk PLN tidak bisa dilakukan. Skema yang akan di gunakan di 2023 ini, adalah pembeli mesin kepada pihak PLN.
“Dari anggaran Rp21 miliar ini kita rencana beli empat mesin untuk PLN, saat ini yang sudah ada baru dua,” jelasnya. (B)
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Hasrul Tamrin
