SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pengurus Enam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) se- Sulawesi Tenggara mengancam bakal menanggalkan semua atribut jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pekat IB tidak segera mencabut surat keputusan terkait pengangkatan pelaksana tugas (Plt) DPW Pekat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal itu sebagai bentuk protes mereka kepada DPP Pekat IB terkait pergantian Ketua DPW yang defenitif Amril Sabara yang terpilih saat Muswil. Surat tersebut yakni SK DPP PEKAT IB Nomor: 015/SK-PK/DPP-PEKAT IB/XI/2021 tentang pencabutan SK susunan kepengurusan definitif DPW Pekat IB Sultra dan SK DPP PEKAT IB Nomor: 17 /KEP/Karetaker/DPP PEKAT IB/XI/2021 tentang pengangkatan karateker DPW Pekat IB Sultra.
“Kami semua telah berkomitmen akan melepas semua atribut termasuk pakaian Pekat jika DPP masih mempertahankan Plt Ketua DPW Pekat yang ditunjuk. Itu sebagai bentuk solidaritas dan komitmen kami mempertahankan Amril Sabara,” ujar Dudy, Ketua DPD Pekat IB Kolaka, Selasa (16/11/2021).
Tak hanya itu, mereka juga akan ke DPP untuk menanyakan langsung alasan terbitnya surat keputusan penunjukan pelaksana tugas. Hal itu kata Dudy, sebagai bentuk kesolidan mereka mendukung Ketua Amril Sabara.
Protes sejumlah DPD tersebut berawal dari surat yang diduga dikirim oleh mantan pengurus Pekat IB Sultra ke DPP, sehingga terbitlah surat keputusan penunjukan Plt.
Surat tersebut menurut Dudy, cacat administrasi karena tidak adanya nomor surat, tanda tangan yang tidak distempel basah, dan perihal surat luar biasa. Termasuk juga didalamnya disebutkan bahwa Ketua DPW Pekat IB Sultra tidak memiliki kegiatan. Sementara sejak kepemimpinan Amril Sabara, sudah banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPW dan itu disertakan dengan bukti-bukti dokumentasi.
“Surat yang dilayangkan ke DPP oleh oknum yang tidak bertanggungjawab itu cacat administrasi. Dan yang mengirim surat juga bukan lagi sebagai kader. Kami enam DPD mendukung sepenuhnya Amril Sabara sebagai Ketua DPW Pekat Sultra yang sah,” tegas Dudy.
Pihaknya juga memberikan waktu dan kesempatan kepada oknum yang telah bersurat ke DPP agar segera melakukan klarifikasi melalui media atau datang langsung menemui ketua DPW Pekat IB yang sah untuk melakukan permintaan maaf.
“Jika tidak ada klarifikasi dan niat baik apa alasan mereka menyurat ke DPP yang jelas, maka kami sebagai kader yang merasa dirugikan akan melaporkan ke pihak berwajib (kepolisian),” tegasnya.
Dudy menyampaikan bahwa pihaknya sudah siap melaksanakan Musda, hanya saja terkendala karena pandemic Covid-19 dan Sekretaris DPW yang menjadi motor di organisasi malah tidak aktif.
Hal senada disampaikan oleh Rikki Abdullah selaku Ketua DPD Pekat Konawe Selatan menyayangkan DPP yang menanggapi surat tidak resmi tersebut.
“Kami merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh DPP,” pungkasnya. (B)
Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin
