DPP LAT Sultra Minta Gubernur Revisi Surat Keputusan Dewan Kebudayaan

  • Bagikan
Ketua DPP LAT Sultra, H. Masyhur Masie Abuwas Kedua dari (kiri) (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)
Ketua DPP LAT Sultra, H. Masyhur Masie Abuwas Kedua dari (kiri) (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Masyhur Masie Abunawas menolak atas pembetukan dewan kebudayaan di Bumi Anoa.

Pasalnya pembetukan dewan kebudayaan tersebut tidak mewakili suku-suku besar atau paguyuban yang ada di Sultra.

“Ada 4 suku besar di Sultra yakni suku Buton, Tolaki, Muna dan Moronene. Kan tidak mungkin orang lain (Suku lain, red) menjadi dewan kebudayaan di Sultra. Dimana korelasinya,” ujarnya, Selasa, (06/07).

Bukan hanya itu, dalam penyusunan dewan kebudayaan tersebut tidak dikomunikasikan dengan empat suku besar yang ada di Sultra.

“Masa ketua dewan pertimbangannya dari suku lain. Memangnya mereka paham dengan adat dan budaya di Sultra,” tegas mantan Walikota Kendari tersebutm

Untuk itu, ia meminta kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi untuk membatalkan pembentukan dewan kebudayaan itu.

“Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan untuk dicabut. Kemudian direvisi dengan melihat 4 suku besar yang ada di Sultra,” pintanya. (C)

Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan