SULTRAKINI.COM: MUNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Muna melakukan konsultasi ke Dirjen Pembinaan Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Perda Kabupaten Muna nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa.
Pertemuan konsultasi ini dilakukan pada Jumat, 3 Desember 2021 dan diterima langsung oleh Koordinator Pilkades se-Indonesia yang mewakili Dirjen Bina Pemdes Kemendagri.
Sekretaris Komisi I yang juga anggota Bapemperda DPRD Muna, Mohamad Iksanuddin Makmun mengatakan, dalam pertemuan konsultasi itu, memiliki hasil yakni, dalam pelaksanaan Pilkades, hendaknya memperhatikan berbagai aspek regulasi.
“Mulai dari DCS menjadi DPT kemudian regulasi yang dituangkan dalam Perda dan Perbup hendaknya sesuai dengan undang-undang dan tidak menimbulkan potensi untuk di gugat pada PTUN,” terang Iksanuddin anggota DPRD Muna dari Fraksi Gerindra itu, Sabtu (4/12/2021).
Iksanuddin juga menjelaskan, dari hasil konsultasi itu kementerian menyarankan Pemda Muna untuk segera merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2018 yang salah satu pasalnya memuat tentang batas usia calon kepala desa.
“Kementrian menyarankan untuk menghilangkan batas usia dan berpatokan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,” ujarnya.
Menindaklanjuti saran dari Kemendagri Dirjen Bina Pemdes, Sekretaris Komisi I Iksanuddin Makmun yang Ikut melakukan konsultasi menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan Kabag Hukum Setda Muna untuk mempercepat revisi Perda Kabupaten Muna nomor 1 Tahun 2018 Tentang Desa.
Dia menambahkan, bahwa hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan Pilkades, bisa terhindar dari sengketa Pilkades yang akan berlangsung kedepan, baik itu sengketa proses maupun sengketa hasil. (C)
Laporan: LM Nur Alim
Editor: Hasrul Tamrin
