SULTRAKINI.COM: Potensi dunia kepariwisataan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sangat melimpah dan beraneka ragam. Namun potensi ini belum dikelola secara maksimal sehingga hanya beberapa tempat saja yang ditonjolkan. Bahkan, potensi kepariwsataan di Kolaka juga belum berkontribusi banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah hingga saat ini.
Lebih menyedihkan lagi, Dinas Pariwasata Kabupaten Kolaka sejak beberapa tahun lalu tidak memiliki peraturan daerah yang mengatur secara sistematik pola kerja dinas tersebut.
Publik pun bertanya-tanya terkait hal tersebut. Terlebih lagi dalam era Digital yang dimana segala sesuatunya bersentuhan dengan internet, justru potensi wisata di Kolaka sangat minim ditemukan informasinya di dunia maya, jikalau ada pasti hanya data-data dari beberapa tahun lalu.
Sebenarnya dalam program prioritas bupati dan wakil bupati Kolaka, pariwisata masuk dalam 5 besar yang pastinya dapat kita pahami jika dunia kepariwisataan menjadi harapan bupati Kolaka untuk diunggulkan.
Keresahan akan kemajuan dunia pariwista yang tidak sesuai harapan menjadi hal yang mendasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka untuk bertindak.
DPRD Kolaka mencoba mengambil peran kecil dalam memajukan dunia pariwisata di “Bumi Mekongga” itu dengan cara mereka sendiri.
Berawal dari diskusi sesama anggota DPRD Kolaka terkait peran serta Dinas Pariwisata dan dilanjuti dengan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pariwisata, akhirnya para anggota dewan sepakat mengusulkan perda inisiatif tentang rancangan induk kepariwisataan di Kabupaten Kolaka.
Ketua Balekda DPRD Kabupaten Kolaka, Kaharuddin, menjelaskan setidaknya ada rancangan induk kepariwisataan yang tercipta. Peraturan ini nantinya menjembatani dalam mengembangkan pariwisata Kolaka yang tersistematik dan terarah.
“Dapat berjalan dan bersinergi dengan laju pembangunan di Kolaka. Pariwisata juga kami harapkan dapat digenjot dengan adanya rancangan induk maupun perda tersebut,” ujar Kaharuddin, Selasa (10/9/2019).
Dia menambahkan, kemajuan sektor kepariwisataan Kolaka juga ikut mendorong peningkatan perputaran ekonomi setempat.
“Jadi kami duduk bersama, ada pemda, DPRD, dan sejumlah pihak lain. Dan tibalah dalam satu titik diskusi memang Kolaka saat ini membutuhkan rancangan induk yang mengatur tentang pariwisata, maka diusulkanlah perda tersebut,” jelas Kaharuddin.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka, Bakri Mendong menjelaskan Dinas Pariwisata memang satu dari puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bermitra dengan Komisi I. Dalam beberapa kali pertemuan, terutama pembahasan mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari sektor wisata dinilai sangat minim. Terkuak jikalau dinas bersangakutan terbatas dalam mengembangkan kepariwisataan.
“Inisiatif DPRD dalam melahirkan rancangan induk kepariwsataan ini adalah tidak lain untuk kepentingan kita bersama. Banyak hal yang kami tekankan terkait rancangan induk ini. Pertama, Dispar bisa bekerja lebih efektif lagi terutama menciptakan kantong PAD baru. Mengangkat potensi wisata yang baru. Menciptakan minat warga untuk berwisata dan sejumlah hal liannya,” tegas Bakri.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwata Kabupaten Kolaka, Ahmad Yani, menerangkan dengan ditetapkannya Perda Rancangan Induk Kepariwisataan ini sangat menguntungkan instansinya.
“Memang pak selama ini kami terkendala di aturan. Tapi dengan adanya Perda ini kami akan mencoba lebih optimal baik itu dari segi promosi, menciptakan PAD dan menarik minat warga untuk berwisata,” ucap Ahmad Yani.
Dalam diskusi lepas Bupati Kolaka, Ahmad Safei bersama Ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir, ditemukan sepakat untuk mendukung penuh peningkatan dunia kepariwisataan di Kolaka. Hal itu didasari dengan potensi wisata yang tersedia mulai dari wisata bahari, pesisir pantai, alam, kuliner hinggas wisata religi. Hanya saja memang saat ini semua potensi menjanjikan itu butuh sentuhan yang lebih masif.
Terciptanya Perda Rancangan Induk Kepariwisataan, Pemda maupun DPRD optimis sektor wisata di Kolaka akan lebih maju lagi. (Adv)
Editor: Sarini Ido
