SULTRAKINI.COM: KONAWE – Penunggakan pembayaran honor aparat desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara mamasuki bulan ke-18, hal tersebut kian membuat ratusan perangkat desa di wilayah itu resah, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menurun drastis.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Konawe menggelar konferensi pers guna mendesak Pemda Konawe segera membayar honor aparat desa tersebut.
“Dengan kebijakan pemda untuk membayar alokasi dana desa kepada masyarakat kita di 297 desa yang ada di Kabupaten Konawe, ini juga menjadi langkah dalam mengurangi defisit kita. Oleh karena itu kami DPRD sepakat mendesak Pemda Konawe untuk segera membayarkan honor aparat desa, paling tidak sebelum lebaran sudah dicairkan,” ucap Ketua DPRD Konawe, Ardin di dampingi Komisi l ll, lll, dan lV, Kamis (30/4/2020).
Ia juga mendesak agar Pemda Konawe berhenti berjanji tanpa realisasi. “Karena tidak ada THR mereka paling tidak dibayarkan haknya mereka, pemda jangan menjanjikan lagi. Kita mengatakan mereka salah satu ujung tombak pemerintahan sudah berdarah-darah membantu kita, tapi malah kita mengabaikan hak mereka. Kami mendesak pemda bayarkan, tidak ada alasan untuk tidak dibayarkan” tambahnya.
Bahkan dirinya akan melayangkan surat resmi yang ditujukan ke pemda dan Komisi I untuk mengadakan rapat teknis bersama BPMD dan BPKD pada pekan depan untuk membahas hal tersebut.
“Senin atau Selasa akan kita rapatkan. Yang belum dibayarkan itu anggaran dipembiayaan, itu menjadi utang daerah, itu tidak ada istilah hangus karena itu hibah wajib ke desa. Jika setelah lebaran pemda belum membayarkan juga, kami silakan masyarakat untuk bertindak, bila perlu bakar saja ini daerah, kita keras. Ini hak mereka, bayarkan. Pemda harus bayar, meskipun tidak full 18 bulan dulu karena kita juga tahu Konawe sedang defisit,” sambungnya.
Laporan: Ulul Azmi
Editor: Sarini Ido
