SULTRAKINI.COM: MUNA – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna baru-baru ini mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Jumat 24 April 2020, melalui Rapat Dengar Pendapat terkait data bantuan sosial ditengah menghadapi pandemi Covid-19.
Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan di gedung DPRD Muna, Pemda Muna disoroti terkait adanya ketidak kompakan dalam menjalankan program bantuan seperti Jaring Pengaman Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), akibat tidak adanya transparansi data penerima manfaat.
Namun kritikan tersebut dinilai Pemda Muna justru tidak substansial untuk dipermasalahkan ditengah bencana pandemi Covid-19 saat ini. Malah terkesan cari sensasi.
Kepala Bagian (Kabag) Protokol Komunikasi Pimpinan Setda Muna, Ali Sadikin, mengatakan DPRD Muna seharusnya tidak mempersoalkan hal-hal yang kurang subtansial.
“Mestinya memberikan dukungan kepada pemerintah, yang telah dilakukan selama penanganan Covid-19. Permintaan data PKH sebenarnya tidak mengurangi nilai yang dilakukan Pemda Muna, kaitannya dengan pembagian BLT kepada masyarakat desa, karena setiap desa sudah memiliki data falid tentang penerima PKH sebagai rujukan, sehingga tidak mungkin tumpang tindih itu bantuan,” kata Ali dalam keterangan persnya, Sabtu (25/4/2020).
Kata Ali, Pemda sebenarnya berharap, animo dan proaktifnya DPRD untuk bersama mencegah penyebaran Covid-19 dan bukan mencari sensasi ditengah bencana non alam ini.
“Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, justru DPRD yang mengundang tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) untuk melakukan refokusing anggaran DPRD guna pencegahan Covid-19, tapi ini malah Pemda Muna yang disoroti, apalagi itu hal yang kecil dan tidak bermanfaat untuk dipersoalkan, bebernya.
Salah satu anggota DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo mengatakan, pentingnya data bantuan sosial yang diminta DPRD mengingat masyarakat di desa merasa bingung, mereka tidak mengetahui peranan PKH. Termasuk pendamping PKH juga tidak memberitahukan data. Padahal, menurutnya, data tersebut untuk membantu Pemda Muna dan kebaikan semua pihak. Tujuannya agar Pemda Muna dalam penyaluran bantuan ditengah Covid-19, tidak tumpang tindih dan DPRD juga gampang mengawasi sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.
“Makanya kami ngotot meminta data dalam RDP. Masalah data sebenarnya, ini hal yang biasa didalam program yang menggunakan uang negara, kita sebenarnya membantu Pemda, supaya Pemda dalam memberikan bantuan, tidak tumpang tindih, karena jelas dalam surat dari Menteri bahwa yang mendapatkan BLT dari dana desa atau pemerintah daerah tidak boleh lagi mendapatkan PKH dan BPNT,” ungkap pria yang akrab disapa AJB itu, Minggu (26/4/2020).
“Kami DPRD tidak mungkin mau cari sensasi ditengah Covid-19 melanda masyarakat, apalagi Pemilu sudah selesai,” sambungnya lagi.
Katanya, sesungguhnya dalam penganggaran pencegahan Covid-19, Pemda tidak perlu lagi ijin dari DPRD, karena sudah menjadi kewenangan Pemda untuk mengatur langsung APBD, hanya perlu disampaikan ke DPRD.
Dia menyatakan, bahwa bantuan untuk penanganan Covid-19 sudah 14 miliar dari APBD, Dinkes 5 M, Dinsos 4 M, BPBD 1,6 M, RSUD 1 M lebih. Sementara bantuan yang langsung ke masyarakat melekat di Dinsos, sekitar 3 M lebih, yang menurut Pemda itu dalam bentuk sembako.
“Sehingga dari data itu, kita bisa melakukan pengawasan penggunaan dana APBD tidak tumpang tindih dengan program yang lain, seperti PKH dan BPNT,” tegasnya.
Menurutnya, yang menjadi dasar dewan adalah fungsi pengawasan, bukan mencari sensasi untuk kepentingan yang lain, seperti yang dikatakan Kepala bagian protokol komunikasi pimpinan Setda Muna, karena fungsi yang diberikan dewan melalui undang-undang yaitu melakukan fungsi pengawasan.
“Sehingga Ali Sadikin harus belajar etika dan peraturan perundang-undangan dan bisa membedakan pernyataan didalam forum RDP dan diluar forum RDP,” ucap anggota DPRD Muna dua periode itu.
Politisi Partai Demokrat itu menilai tidak adanya transparansi data bantuan, justru mengundang banyak pertanyaan dari persoalan itu, kenapa data itu disembunyikan, PKH dan BPNT.
“Justru Pemda lah yang cari sensasi, karena membagi penyaluran BLT hanya secara simbolik kepada masyarakat, ditengah data belum rampung disiapkan,” tutupnya.
Laporan : LM. Nur Alim
Editor: Hasrul Tamrin
