DPRD-Pemkot Bahas Raperda APBD-P 2020

  • Bagikan
Rapat Paripurna DPRD bersama Pemkot Baubau. (Foto: Aisyah Welina/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BAUBAU – DPRD dan Pemerintah Kota Baubau membahas APBD Perubahan 2020. Sejumlah masukan disampaikan pada pertemuan tersebut, termasuk penekanan-penekanan terhadap penggunaan anggaran daerah dan mengatasi anggaran di tengah pandemi Covid-19.

Rapat Paripurna DPRD pada Rabu, 16 September 2020 itu, Jubir Badan Anggaran DPRD Baubau, La Odel Hadia mewakili semua fraksi meminta Pemkot Baubau serius mengawasi penggunaan anggota di setiap SKPD agar mencegah terjadinya ketidak sesuaian data laporan anggaran dengan fakta lapangan.

“Golkar-Nasdem mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar apa yang menjadi
kesepakatan segera dilaksanakan sesuai kebutuhan dan prioritas yang ditetapkan bersama,” ucap La Ode Hadia.

Anggota dewan juga meminta Pemkot Baubau mengambil langkah tepat untuk mencari sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang menurun sebagai imbas Covid-19.

Diterangkan Wali Kota Baubau, AS Tamrin, dalam rancangan APBD 2020, PAD Baubau baru memberikan kontribusi sebesar 12,06 persen dan pendapatan daerah lainnya yang sah 11,73 persen, sementara dana perimbangan mencapai 76,21 persen dari total pendapatan daerah.

“Proporsi terbesar dari pendapatan daerah kita masih berasal dari dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat,” terangnya.

Dana perimbangan, kata wali kota senilai 649 miliar 548 juta 621 ribu rupiah, PAD senilai 102 miliar 818 juta 041 ribu 270 rupiah, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai 99 miliar 971 juta 574 ribu 737 rupiah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Baubau, Zahari berharap Pemkot dapat menekan biaya tak terduga (BTT) yang dialokasikan bagi keperluan penanggulangan Covid-19 untuk OPD. Hal ini mengingat terjadi menurunnya pendapatan daerah saat ini.

“Kita minta BTT itu agar dialokasikan tidak terlalu besar, kalau bisa 10 milyar saja,” ujarnya.

Adapun jumlah belanja daerah Rp 895.2 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 494.7 miliar dan belanja langsung Rp 400.4 miliar. (C)

Laporan: Aisyah Welina
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan