DPRD Wakatobi Setujui Rancangan KUA PPAS Tahun 2022 dengan Catatan

  • Bagikan
Rapat Paripurna KUA PPAS) APBD 2022 di Kabupaten Wakatobi. (Foto: Amran Mustar Ode/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Lima fraksi di DPRD Kabupaten Wakatobi menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2022 dengan catatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah, Kamis (2/9/2021).

Selain Banggar, lima fraksi DPRD Wakatobi menyetujui KUA PPAS tahun anggaran 2022, yaitu faksi Golkar, fraksi PDI-P, fraksi Nasdem, fraksi Gebar, dan fraksi Nurani Demokrat.

Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin, mengatakan lima fraksi yang memaparkan pandangannya setuju dengan KUA PPAS APBD Wakatobi 2022 untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahap selanjutnya., namun dengan catatan dan masukan.

“Lima fraksi DPRD Wakatobi menyatakan setuju,” ujarnya saat memimpin Rapat Paripurna yang dihadiri sejumlah anggota dewan, Sekda Wakatobi La Jumadin, serta kepala OPD lingkup Pemda Wakatobi.

Ditambahkan Ketua Banggar DPRD Wakatobi, Mahaluddin, pihaknya menghargai berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, namun proyeksi pendapatan daerah mengambarkan bahwa kemandirian daerah perlu ditingkatkan guna mengurangi ketergantungan sumber pendapatan dari dana transfer.

Penurunan komponen pendapatan sebesar 65,46 persen dari proyeksi tahun ini, lanjutnya, hendaknya menjadi cambuk untuk peningkatan pendapat asli daerah melalui identifikasi dan ekstensifikasi dari sumber lain pajak dan retribusi daerah sebagai mana yang dimaksud.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, hendaknya Pemda Wakatobi berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga masyarakat ikut serta merasakan secara langsung upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari aset daerah yang berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris fraksi Golkar Arman Alini menerangkan pada rancangan KUA-PPAS 2022 agar dialokasikan anggaran bagi para pelaku usaha pariwisata dan perikanan yang
mengalami dampak langsung pandemi Covid-19.

Peningkatan target PAD harus disertakan dengan dukungan SDM yang cukup, sarana dan prasarana, serta anggaran yang sesuai untuk melakukan penyerapan sumber-sumber PAD di semua wilayah Wakatobi.

Fraksi partai Golkar meminta Pemda pada dokumen KUA PPAS 2022 dialokasikan dukungan hibah PDAM senilai Rp 3 miliar untuk membiayai pelaksanaan penyediaan 1.000 unit sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian penataan dan perbaikan infrastruktur jalan khususnya Pulau Binongko dan Pulau Kaledupa agar diinisiasi pada rancangan KUA-PPAS 2022.

Dalam upaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di daerah, Fraksi Golkar berpendapat hendaknya pemerintah memaksimalkan sumber-sumber dana DAK dan DBH. Seperti halnya melaksanakan pembangunan di daerah mulai rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan kualitas dan kuantitas hasil agar memberikan asas manfaat bagi masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Juru bicara fraksi PDI-P, Irwan berharapkan Pemda mampu membuat formulasi pembangunan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah, serta konektivitas antarpulau agar dapat tercipta lapangan kerja di masyarakat.

Pemda diharapkan mampu mendorong kreativitas masyarakat, khususnya melalui program-program di desa yang menciptakan lapangan kerja serta sebagai sentra ekonomi masyarakat sehingga menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru.

Selama rapat itu juga, Pemda Wakatobi diminta menjelaskan penurunan pendapatan daerah dan belanja hibah dibandingkan dengan tahun anggaran 2021; kebijakan peniadaan belanja subsidi untuk BUMD, swasta, dan belanja bantuan sosial; serta meminta komitmen Pemda agar pelaksanaan baca tulis Al Quran dapat dijadikan sebagai kurikulum pendidikan dasar sembilan tahun. (B)

Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan