Dugaan Korupsi Sekda Konawe Kembali ‘Dikorek’

  • Bagikan
Massa Al Surat saat menggelar aksi di depan Kantor Bupati Konawe. (Foto: Mas Jaya/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KONAWE – Kasus Dugaan korupsi yang menyeret nama Sekretarus Daerah (Sekda) Konawe kembali disuarakan. Sejumlah massa yang menamakan diri Aliansi Suara Rakyat (Al Surat) Konawe melakukan aksi terkait kasus tersebut di depan Kantor Bupati Konawe, Kamis (27/04/2017).

Koordinator massa Al Surat, Ilham Saputra menuturkan, ada beberapa tuntutannya dalam demo kali ini. Pertama, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe untuk mengusut tuntas kasus pelatihan kompetensi kepala sekolah Se-Kabupaten Konawe tahun 2013 lalu. Diduga anggaran yang digunakan bwrsumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kegiatannya pun diduga fiktif.

Kedua, massa Al Surat meminta Kejari mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Konawe tahun 2015 terkait dana tunjangan profesi guru, senilai lebih dari Rp 34,9 miliar. Dana tersebut kata dia, hingga saat ini tidak jelas peruntukannya. Dua kasus tersebut diduga melibatkan Sekda Konawe yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe ketika masalah itu terjadi.

Selain dua kasus tersebut lanjut Killing-sapaan akrab Ilham Saputra, dirinya juga mengkritisi kebijakan Bupati Konawe. Khususnya dalam pengangkatan pejabat yang tidak sesuai disiplin ilmunya. Menurutnya, itu bertentangan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami juga meminta ke pihak DPRD Konawe agar membentuk Pansus terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh bupati dan Sekda Konawe, terkait surat Komisi Aparatur Sipil Negara yang tertujuk kepada bapak bupati” jelasnya, Kamis (27/04/2017).

Usai melakukan orasi di depan Kantor Bupati Konawe, massa AlSurat kemudian menuju ke Kantor Kejari Konawe. Di sana mereka diterima oleh Kepala Seksi Pidana Khusus, Sahrir. Di depan pendemo Syahrir berjanji pihaknya akan membuka ulang kasus tersebut. Kata dia, laporan dugaan korupsi pengunaan dana pelatihan kompetensi kepala sekolah Se-Kabupaten Konawe sudah masuk di Kejari tahun 2013 lalu.

“Kami meminta agar Kejari jangan tembang pilih terkait masalah ini,” tandasnya.

Laporan: Mas Jaya

  • Bagikan