Dukung GNNT, Potret Kendari Bertransaksi Non Tunai

  • Bagikan
Peresmian e-parking di RSUD Kendari oleh Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, Selasa (27/2/2018). (Foto: Hasrul/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT mulai dikampanyekan pada 14 Agustus 2014. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat bertransaksi non tunai. Upaya inilah berangsur-angsur direalisasikan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Tepatnya Selasa, 27 Februari 2018, sistem transaksi non tunai melalui pembayaran jasa parkir secara elektronik atau e-parking menggunakan kartu Brizzi diresmikan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kendari. Peresmian tersebut kata ADP, kemungkinan besar menjadi yang pertama di Provinsi Sultra.

Dalam program yang didukung penuh oleh Bank Indonesia tersebut, Pemerintah Kota Kendari menggandeng Bank Rakyat Indonesia sebagai mitra penyedia layanan pembayaran dan PT SOS Parking sebagai pengelola parkir di RSUD Kota Kendari.

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagaimana tertuang dalam SE No.910/1867/SJ yang memerintahkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran/belanja daerah mulai 1 Januari 2018.

“Penggunaan non tunai menekan pengeluaran pembaharuan uang kusut yang saat ini sudah mencapai 3 triliun rupiah,” terang Kepala Perwakilan BI Sultra, Minot Purwahono, Selasa (27/2/2018).

Sejumlah transaksi penyaluran program bantun juga bertahap dilakukan secara non tunai. Misalnya, bantuan program pangan secara non tunai disalurkan di 2018 kepada 15.501 keluarga.

Permutasi transaksi non tunai merupakan upaya untuk mewujudkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2014, yaitu mewujudkan tata kode keuangan data yang tertib, efisien, transparan dan akuntabel.

Kata Minot Purwahono, kerja sama bersama Pemerintah Provinsi Sultra dan instansi ditingkatkan guna mempermudah aktivitas transaksi tersebut.

“Untuk seluruh transaksi pemerintah baik kota maupun provinsi di Sultra secara bertahap akan diselenggarakan sarana non tunai. Kami berharap, kualitas pelayanan pada masyarakat dapat meningkat dengan adanya elektronifikasi sehingga dapat memperlancar pembayaran,” terangnya.

 

Laporan: Rifin

  • Bagikan