SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pelantikan dewan pengurus wilayah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2017-2022, berlangsung di Aula Bahteramas, Senin (15/10/2018).
FSKN merupakan salah satu organisasi asosiasi kerajaan di Indonesia sehingga dihadiri jajaran kepala daerah, 11 raja di Sultra serta dewan pengurus pusat.
Para tamu undangan juga diharuskan mengenakan pakaian adat. Ada sekitar 101 orang dilantik sebagai anggota Dewan Pengurus Wilayah. Selain pelantikan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan rapat kerja wilayah DPW Sultra.
Acara ini dibuka dengan tarian tradisional, dilanjutkan dengan pembacaan SK Pelantikan serta sambutan dari ketua DPP FSKN, ketua DPW Sultra, dan Ali Mazi yang sekaligus membuka rapat.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pengurus Pusat FSKN Sultan Sepuh XIV, Arief Natadiningrat dari kesultanan kesepuhan Cirebon, mengatakan terdapat tiga faktor pengurus FSKN Sultra perlu diadakan, yakni banyaknya tambang, kemudian alam juga lautnya yang indah, serta tradisi budaya dan sejarahnya. Ketiganya bagian dari potensi besar yang harus dijaga dan dilestarikan.
“Kami dari FSKN pusat mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Kami menitipkan sesuai dengan amanat UU cagar budaya Nomor 10 Tahun 2011 dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan untuk bisa sama-sama kita mewujudkannya,” ucap Arief (15/10/2018).
Acara bertemakan memajukan budaya, memperkokoh silaturahmi antar dewan kerajaan di Sultra sebagai jati diri bangsa dan penguatan NKRI itu juga, Ali Mazi mengaku di tengah sarana dan prasarana terbatas, Indonesia mampu mempertahankan tradisi dan kebudayaan nusantara.
Terbukti keberadaan kerajaan dan kesultanan di Sultra sampai sekarang tetap eksis. Diharapkan dengan dibentuknya organisasi tersebut dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada.
Ketua DPW FSKN Sultra, LM. Baharudin juga menjelaskan FSKN sudah direncanakan dari satu tahun yang lalu tepatnya Desember 2017. Namun dikarenakan adanya masalah dengan Gubernur terdahulu dalam hal ini Nur Alam, baru saat ini bisa terealisasi.
“Kedepannya, kita berharap ini bisa menjadi potensi yang bisa membantu pemerintah daerah dalam pendidikan, penggalian, dan pengembangan potensi-potensi budaya,” ujar Baharudin.
Laporan: Linda Dwi Rahayu dan Wa Kandi
Editor: Sarini Ido
