SULTRAKINI.COM: WAKATOBI — Kemandirian fiskal Kabupaten Wakatobi menjadi salah satu sorotan Fraksi Gerindra DPRD Wakatobi dalam rapat paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis (30/7/2026).
Fraksi Gerindra menilai struktur pendapatan daerah saat ini masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Wakatobi, Salmina, mengatakan ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Menurutnya, upaya optimalisasi PAD selalu menjadi pembahasan setiap tahun. Namun, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. “Karena itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Wakatobi, Safia Wualo, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi PAD, pengembangan potensi unggulan daerah, percepatan pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda), serta mendorong investasi pada sektor pariwisata, perikanan, dan sektor ekonomi produktif lainnya.
Pemerintah daerah berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi momentum untuk memperkuat arah kebijakan anggaran, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Laporan: Amran Mustar Ode
