SULTRAKINI.COM: KENDARI – Potensi besar sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sultra belum memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan pariwisata Sultra saat ini bahkan berjalan parsial antar-stakeholder, termasuk antarpemerintah daerah kabupaten/kota.
GIPI Provinsi Sultra melihat belum adanya sinkronisasi arah pembangunan pariwisata pada semua aspek. Sehingga perlu ada penyelarasan langkah baik pemerintah daerah maupun industri yang bergerak di sektor jasa pariwisata. Termasuk pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota yang akan menjadi operator penggerak potensi wisata.
Pada Senin (28/10/2019), GIPI Sultra bersama Dinas Pariwisata Provinsi dan Dispar Kota Kendari melakuan pertemuan terarah untuk mendiskusikan pengembangan sektor ini, di salah satu rumah makan di Kendari.
Ketua GIPI Sultra yang juga anggota DPR RI, Hugua, mengatakan akan berbahaya ketika tidak ada sinergitas antar-pemda, terutama Pemprov dengan Pemkot Kendari. Bila antar-stakeholder terkoneksi, efeknya multiplayer.
Katanya, pelaku industri memerlukan sinergitas antara kabupaten kota, dalam menjalankan strategi pembangunan sektor ini. Sebab kawasan Sultra yang memenuhi persyaratan kelas dunia dengan masing-masing daerah punya karakteristik dan keunggulan berbeda, harus tampil di kancanasional dan internasional dengan pelibatan pelaku industri jasa pariwisata.
“Kota Kendari sebagai ibu kota merupakan barometer perkembangan pariwisata Sultra karena itu mesti sejalan dengan rencana gubernur menjadikan Toronipa sebagai inti pengembangan pariwisata karena daerah sekitar sebagai plasma. Kota Kendari ini akan menjadi operator kalau kawasan terintegrasi Toronipa itu jadi,” jelas Hugua.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini mengapresiasi langkah Pemkot Kendari yang melahirkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Kendari, yang mengarah menjadi kota meeting, insentif, conventions, exhibition (MICE).
“Daerah lain harus mencontoh Kota Kendari ini karena melahirkan dalam bentuk Perda,” ucapnya.
Karena itu, dia menyarankan Pemkot masuk ke link organisasi internasional seperti PBB untuk melakukan lobi-lobi agenda mendatangkan orang dan event di Kendari.
“Lobi wali kota jangan lokal lagi, tapi harus ke luar,” tegas Ketua Perhimpunan Kepala Daerah se-Asia Tenggara ini.
Oktrisman Balagi, yang mewakili Dispar Provinsi hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan rencana Pemprov Sultra ke depan. Menurutnya, dalam upaya pembangunan pariwisata memang perlu gotong royong semua pihak. Adanya Hugua sebagai wakil Sultra di DPR RI, diharapkan menjadi perpanjangan tangan di pusat nantinya.
Sementara yang mewakili Dispar Kendari, Darmawan, selain mengungkapkan lahirnya Perda tentang RIPPDA Kota Kendari 2018-2028 yang mengarah pada branding kota MICE salah satunya juga memaparkan persiapan perayaan Hari Pangan Sedunia di Sultra awal November 2019.
Dispar Kendari mengakui peranannya sebagai parameter industri pariwisata di Sultra. Karena itu pihaknya berupaya menjaga kualitas dan kuantitas produk maupun jasa pariwisata di kota ini. Sayangnya, di beberapa sektor, Pemkot tidak dapat melakukan intervensi, salah satunya mengenai harga.
Ketua PWI Sultra, Sarjono, mengatakan dukungan pers dalam upaya pengembangan pariwisata Sultra sejauh ini cukup berpengaruh. Bahkan, rencananya pada 2021 Sultra akan menjadi tuan rumah perayaan Hari Pers yang membutuhkan industri pariwisata karena menghadirkan sekitar 10 ribu orang.
Dalam pertemuan diputuskan untuk menyelenggarakan sarasehan penyatuan visi pariwisata Sultra untuk memperkokoh sinergitas antar-stakeholder. Nantinya, akan mempertemukan gubernur Sultra, wali kota Kendari dan pelaku industri pariwisata yang tergabung di GIPI.
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
