SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Pasca serah terima jabatan, Bupati Wakatobi Haliana meminta agar Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara turun ke daerah untuk melakukan audit terkait aset Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi.
“Kita minta Inspektorat Provinsi audit independen bagi daerahkan bisa saja Inspektorat Provinsi, BPK, KPK. Kita inginkan jangan hanya dilakukan oleh auditor internal kita,” tegas Haliana saat di wawancarai usai Sertijab Bupati dan wakil Bupati Wakatobi di DPRD kabupaten Wakatobi, Selasa (6/7/2021), kemarin.
Haliana mengatakan, saat ini aset Pemda Wakatobi sebagian tidak ketahui keberadaannya ada dimana.
“Aset kita ini tidak tau keberadaannya ada dimana. Inikan yang tidak jelas. Apalagi masyarakat tidak mengetahui daerah ini berapa jumlah asetnya, kebedaannya dimana dan dalam bentuk apa serta bagaimana kondisinya,” jalas Haliana.
Selain aset, Haliana juga mempertanyakan kejelasan fiskal daerah yang tidak termuat dalam memori capaian indikator pemerintah selama 5 tahun terakhir.
Padahal menurutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah jelas disebutkan. Harusnya dalam memori capaian indikator pemerintah selama 5 tahun, termuat dengan aset dan fiskal daerah. Hal tersebut perlu, demi untuk mengetahui posisi aset maupun fiskal daerah.
“Jadi hari ini saya sampaikan kepada forum paripurna bahwa yang terjadi hari ini adalah serat terima jabatan saja, tetapi serah terima aset dan posisi fiskal belum ada agenda,” terangnya.
Haliana menjelaskan, seharusnya diakhir masa jabatan Arhawi sebagai Bupati Wakatobi, ada audit aset dan fiskal daerah agar termuat dalam memori serah terima jabatan.
“Saya kira ini hal yang biasa, karena ini persoalan tampuh kepemimpinan yang kita sambung. Sehingga kemudian ada yang belum sempurna kita sempurnakan,” tuturnya. (C)
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Hasrul Tamrin
