HMS Kecam Keppres 1 Maret, Sejarah Perjuangan Soeharto Jangan Dibelokkan

  • Bagikan
Hardjuno Wiwoho. (Foto: Ist)
Hardjuno Wiwoho. (Foto: Ist)

SULTRAKINI.COM: JAKARTA – Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mendiang Presiden Soeharto terus menuai kecaman. Salah satunya datang dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS).

Pasalnya, HMS menilai sosok mendiang Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Bahkan, jasanya sangat besar bagi bangsa ini.

“Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya,” ujar Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (5 Maret 2022).

Hardjuno pun mengecam keras keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, peranan Soeharto dalam peristiwa tersebut sangat besar. Karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan bagian memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.

“Menghilangkan peran pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rejim yang berkuasa saat ini,” tegas Hardjuno.

Dia menjelaskan, bahwa berdasarkan instruksi rahasia tanggal 18 Februari 1949 yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, terlihat jelas peran Letnan Kolonel Soeharto.

Dalam Instruksi Rahasia yang diberikan kepada Cdt Daerah III (Letna Kolonel Soeharto), untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara tanggal 25-2 1949 sampai 1-3-1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.

Baca:   12 Kampus di Jakarta Turun ke Jalan Desak Tuntaskan Skandal Keuangan Negara

“Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran pak Harto untuk mengadakan serangan besar-besar,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Hardjuno, menghilangkan peran Soeharto merupakan bentuk manipulasi sejarah. Apalagi, jasa Letkol Soeharto dalam mempertahankan Yogyakarta dalam peristiwa tersebut sangat besar.

“Saya minta, pemerintah jangan membelokkan sejarah dengan tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai salah satu sosok penting di samping sosok-sosok lainnya yang namanya dicantumkan dalam Keppres tersebut,” imbuhnya.

Harjuno menilai saat ini ada upaya sistematis menghilangkan nama Presiden Soeharto dalam sejarah bangsa ini.

“Tengok saja saat ini. Semua yang berbau pak Harto maupun trahnya diobok-obok. Ini saya kira, sikap politik yang kerdil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hardjuno kembali menegaskan jasa Soeharto yang saat itu berpangkat sebagai Letkol tidak dapat dipungkiri. Letkol Soeharto saat itu memang merupakan orang yang menjadi kepercayaan Jenderal besar Soedirman untuk melancarkan serangan terhadap Belanda yang saat itu menguasai Yogyakarta.

Saat itu, Letkol Soeharto bertugas selaku Komandan Brigade 10 Wehrkreise III dianggap sebagai ‘arsitek’ dalam serangan tersebut didukung oleh Sultan Hamengku Buwono IX selaku penguasa sipil Yogyakarta.

“Jangan sengaja melupakan atau membelokan sejarah. Jangan bodohi generasi yang akan datang hanya berdasarkan kebencian. Ini nggak baik dan nggak sehat bagi perjalanan bangsa ini kedepannya,” terangnya.

Baca:   Kepala Daerah Menurut UU Pemilu Boleh Ikut Kampanye

“Karena itu, saya minta, tidak boleh melupakan sejarah. Pak Harto jasanya besar bagi bangsa ini dan bapak pembangunan nasional,” pungkasnya.

Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan