SULTRAKINI.COM: MUNA – Aksi mogok sejumlah petugas honorer membuat aktifitas pelayanan lumpuh di ruang Poli dan Kebidanan RSUD Muna, Senin (17/12/2018). Akibatnya sejumlah pasien yang datang diterlantarkan.
Hal itu dikeluhkan oleh seorang pasien, Jayadi. Dia mengatakan terpaksa pulang dengan rasa kecewa karena tidak adanya pelayanan di RSUD Muna yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut. Bahkan di ruang BPJS juga tidak membuka pelayanan.
“Dari pagi saya menunggu dan sekarang pulang dengan rasa kecewa, karena saya mau konsul dan berobat tapi tidak dilayani, bahkan tidak ada penjelasan dari yang bertugas,” keluhnya saat ditemui SultraKini.com di ruang tunggu RSUD Muna.
Begitu juga yang dialami pasien pria lanjut usia, Lubis Manti (63) bersama istrinya, Rusmi S (60) yang mengalami hal serupa. Parahnya warga dari Desa Marobo, Kecamatan Bone yang berjarak tempuh 65 kilometer kebingungan untuk pulang, sebab ketinggalan mobil penumpang untuk kembali ke rumahnya.
“Kasian kita pak dari jauh, dari pagi menunggu tidak juga disampaikan kalau pelayanan lagi tidak ada. Mana di sini (Raha, red) kami tidak punya keluarga mau pulang di kampung sudah terlambat mobil. Saya tidak tahu kalau petugas mogok,” tuturnya.
Berbeda dengan yang dikeluhkan Putra Jaya, suami pasien melahirkan. Ia berharap dengan berbekal surat keterangan tidak mampu, rekomendasi dari kelurahan dapat mengurangi beban saat merujuk istrinya ke RSUD Muna. Tapi hasilnya rekomendasi itu justru tidak berlaku.
“Saya rujuk istri itu malam pukul 21.00 Wita, dengan membawa rekomendasi dari kelurahan tapi jawaban di Poli KIA kalau saat ini jaminan kesehatan tidak diberlakukan. Saya pasrah saja yang penting istri saya tertolong,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun SultraKini.com, aksi mogok sejumlah tenaga honorer Kebidanan dan Poli kembali dilakukan akibat hasil rapat managemen RSUD Muna pada jumat (14/12/2018) terkait adanya perbedaan penerimaan insentif.
Dimana honorer bidan dan poli merasa keputusan Direktur RSUD Muna, Agus Susanto tidak adil sebab kompensasi di ruang Poli tetap sebesar Rp 650 ribu/bulan perorang, ruang Delima (Kebidanan) Rp 700 ribu/bulan perorang. sedangkang di ruang rawat inap Rp 900/bulan perorang, di ruang Perinatologi UGD serta ICU Rp 1 juta/bulan perorang.
Sementara menurut mereka Analisis Beban Kerja (ABK) dan resiko kerja sama.
Laporan: Arto Rasyid
Editor: Habiruddin Daeng
