SULTRAKINI.COM: KENDARI-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) guna meninjau kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Tim Rombongan Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kondisi dan performa BUMD yang ada di Sultra. Ia menilai bahwa perhatian terhadap kinerja BUMD perlu ditingkatkan agar pemerintah dapat memetakan mana BUMD yang masih sehat dan mana yang membutuhkan intervensi.
“Kinerja BUMD harus lebih diperhatikan. Dari situlah kita bisa tahu BUMD mana yang sehat dan tidak,” ujar Bahtra.
Dalam kesempatan itu, Bahtra juga mengapresiasi kontribusi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sultra yang telah menyumbangkan PAD bagi daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memberikan dukungan terhadap SMK dalam meningkatkan potensi ekonominya.
“Kami minta pemda terus bantu dan dorong SMK-SMK yang sudah bisa tingkatkan PAD, ini langkah positif,” tambahnya.
Bahtra juga memuji sinergitas antara pimpinan daerah di Sulawesi Tenggara, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan para bupati/wali kota. Menurutnya, kekompakan para kepala daerah menjadi modal penting dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua mengapresiasi kunjungan Komisi II DPR RI dan menyebut kehadiran para kepala daerah sebagai bukti solidnya hubungan antarpemerintah di daerah.
“Hubungan emosional yang terbangun dengan baik antara gubernur dan bupati/walikota menciptakan kekompakan yang luar biasa,” ucap Hugua.
Menurutnya, capaian prestasi Pemprov Sultra saat ini merupakan hasil dari kinerja kolektif yang dinilai langsung oleh publik, khususnya dalam pengelolaan BUMD.
Hugua juga menekankan bahwa PAD Sultra tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan, namun juga didukung oleh potensi lokal lainnya seperti tambak, perikanan, pertanian, dan perkebunan.
“Tambang memang dominan, tapi potensi lokal lain juga besar dan sudah mulai diatur lebih baik oleh gubernur,” pungkasnya.o
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang sehat, sekaligus mengawal optimalisasi sumber daya daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Laporan: Riswan
