SULTRAKINI.COM: Indonesia akan menjadi salah satu barometer utama di dunia, dalam hal pengelolaan jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan. Meski penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan melalui Program JKN-KIS terbilang cukup muda, International Social Security Association (ISSA) sebagai asosiasi jaminan sosial sedunia, mempercayakan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Internasional bagi para pimpinan dan senior manager program jaminan sosial sedunia pada 22-24 September 2020 mendatang.
The 1st International Conference on Management of Social Security yang rencananya diadakan di Bali merupakan forum 3 tahun sekali dan ini adalah pertama kalinya diadakan oleh ISSA, di luar kegiatan rutin forum tertinggi ISSA World Social Security Forum.
Forum ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana para penyelenggara jaminan sosial dunia dalam mengantisipasi perubahan dunia dalam konteks kepemimpinan dan sumber daya manusia dan inovasi. Selain itu, forum berbagi pengalaman dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola data-data jaminan sosial sekaligus menciptakan platform pembelajaran dan kolaborasi antarlembaga dalam pengembangan TIK untuk anggota ISSA di berbagai negara.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyampaikan secara langsung amanah besar dari ISSA tersebut.
“Tentu saja kami siap menjalankan kepercayaan ini dan akan mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan ISSA kepada Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa ini menciptakan magnet baru dalam pengelolaan jaminan sosial di dunia. Nanti di sana, kita bisa berbagi pengalaman, merumuskan solusi akan tantangan-tantangan yang tidak sedikit kita hadapi dalam pengelolaan jaminan sosial khususnya kesehatan,” ujar Fachmi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/2/2020).
Fachmi juga memberikan paparan dalam forum Technical Seminar on Digitalization. New Forms of Work: Focussing on Occupational Risks, 18-20 Februari 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (19/02/2020) lalu.
Selain berita menggembirakan tersebut, Fachmi Idris menjelaskan materi paparan terkait Digitalization in Indonesia-New Form of Work: Threat or Opportunity, yakni kepesertaan JKN-KIS selalu meningkat setiap tahunnya. Indonesia pun saat ini masuk dalam era digitalisasi yang meningkat dengan sangat cepat. Digitalisasi membuka peluang lapangan kerja baru di luar hubungan pekerjaan yang standar dan umumnya, seperti e-commerce, e-transportation, dan online SMEs.
“Era digitalisasi seperti pisau bermata dua apabila tidak diantisipasi dengan hati-hati. Sebagai contoh salah satu tantangan terbesar Program JKN-KIS adalah bagaimana mengelola sektor informal. Saat ini pemanfaatan teknologi dilakukan dalam pengelolaan sektor informal, agar peserta rutin membayar iuran dengan membuka akses digitalisasi melalu pembayaran berbasis online. Saat ini lebih dari 700 ribu payment poin online banking dibangun, pemanfaatan e-commerce, e-wallet, dan lain-lai,” jelas Fachmi.
Perkembangan teknologi informasi, kata dia, tidak dapat dilawan, dihindari atau bahkan menolaknya. Digitalisasi nyatanya juga menawarkan peluang simplifikasi dan efisiensi dalam bisnis proses penyelenggaraan Program JKN-KIS. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan menjadi kesempatan bagi program ini untuk mendorong sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan berkualitas namun tetap efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.
“BPJS Kesehatan saat ini menciptakan ekosistem digital. Sistem dan proses bisnis yang ada di BPJS Kesehatan juga terhubung dengan berbagai lembaga/institusi. Digitalisasi kini menjadi tulang punggung BPJS Kesehatan dalam meningkatkan keberlanjutan program,” kata dia.
Urutan pertama dalam ekosistem digital Program JKN-KIS adalah tautan digital antara basis data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan basis data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Proses ini memastikan konsistensi dan validitas dengan basis data nasional dan memungkinkan BPJS Kesehatan mengelola basis data kepesertaan secara lebih efisien.
Selanjutnya tautan digital antara BPJS Kesehatan dengan perbankan serta financial technology untuk memudahkan pengumpulan iuran yang menjamin aliran pendapatan ke Dana Jaminan Sosial. Digitalisasi juga meningkatkan proses verifikasi klaim digital dan menggantikan verifikasi klaim berbasis kertas tradisional yang rentan terhadap kesalahan manusia dan dokumen yang hilang. Proses ini memungkinkan alokasi sumber daya manusia lebih efisien untuk mengisi posisi penting lainnya di BPJS Kesehatan.
Pemanfaatan teknologi dikembangkan dalam hal sistem informasi fasilitas kesehatan. Mulai dari penggunaan aplikasi Health Facilities Information System (HFIS), Rujukan Online, Klaim Digital (Vedika), pemanfaatan finger print di fasilitas kesehatan untuk validasi data kepesertaan serta Deteksi Potensi Fraud melalui Analisa Data Klaim (Defrada). Pengembangan ini diimplementasikan agar pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta efektif, efisien, namun tetap mengedepankan mutu dan kualitas.
Menurutnya, BPJS Kesehatan mengembangkan aplikasi Mobile JKN, yaitu one stop service yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan dan dapat digunakan untuk memperoleh informasi seputar program JKN-KIS, melakukan pendaftaran, pembayaran iuran, mengetahui informasi kepesertaan, pendaftaran antrean pelayanan, informasi ketersediaan tempat tidur RS, informasi jadwal operasi, dan informasi kesehatan (tele consulting).
“Berbagai kemajuan yang telah diraih tersebut membuat mata dunia serius memperhatikan perkembangan jaminan sosial yang ada di Indonesia. Tentu bukan sekadar kepentingan reputasi Indonesia yang membaik, namun lebih dari itu-peningkatan kualitas layanan bagi jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
