SULTRAKINI.COM: MUNA – Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha (KP3-KR) bangun satu gerakan untuk segera menuntaskan persoalan pemekaran Kota Raha menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebelum tahun 2020. Hal itu tentunya berdasarkan Amanat Presiden (Ampres) Nomor: R-66/Pres/12/2013.
Juru bicara KP3-KR, Laode Athar Ndoasa, menjelaskan saat itu Ampres yang disampaikan oleh ketua DPR RI, bahwa pembahasan pemekaran Kota Raha diberi jangka selama lima tahun yakni dari tahun 2014-2019.
“Batas waktu itu yang mendasari kita untuk bergerak lebih cepat dalam upaya mekarkan Kota Raha yang harus selesai di tahun ini (2019), karena jika tidak, maka tidak ada lagi ruang bahkan kita harus memulai dari nol di tahun mendatang,” ujar Athar kepada SultraKini.Com, Minggu (5/5/2019).
Athar menambahkan, pihaknya saat itu sangat mengapresiasi niatan Bupati Muna, LM. Rusman Emba yang akan menuntaskan permasalahan pemekaran Kota Raha pada 2017, sehingga pada tahun 2015 pembahasan pemekaran kota raha tidak ditindaklanjuti.
“Saat itu sebenarnya telah lebih dulu terbentuk Panitia Adhoc Percepatan pemekaran Kota Raha, tapi sampai tahun 2018 belum juga selesai,” akunya.
Kembali tidak terlaksananya penuntutan pemekaran Kota Raha pada 2018, lanjut Athar disebabkan telah memasuki tahun politik yakni jelang tahapan pemilu serentak 2019, dimana dalam pergerakan tersebut mereka tidak inginkan ditunggangi politik.
Sehingga waktu yang tepat untuk mengagendakan penuntutan pemekaran Kota Raha yakni pasca Pemilu serentak 2019. Selain itu, dari seluruh kabupaten se-Indonesia yang mengantongi Ampres telah mekar dan definitif.
Sementara di Sultra khususnya wilayah kepulauan, Kota Raha yang memiliki presentase tertinggi belum mekar diantara empat DOB di wilayah tersebut yakni Kabupaten Buton Utara, Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan.
“Secara non teknis itulah pertimbangan kami kenapa Kota Raha harus mekar, sekaligus menjawab interprestasi liar yang berkembang di publik bahwa gerakan ini kemungkinan ditunggangi oleh kepentingan politik, tapi dengan tegas kami bersikap dan sampaikan jika gerakan ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada Muna 2020, yang akan bertarung silahkan saja, tidak ada urusan dengan kami,” pungkasnya.
Laporan: Arto Rasyid
Editor: Habiruddin Daeng
