SULTRAKINI.COM: KONAWE – Ramai diperbincangkan di halaman Facebook terkait calon TKL di Morosi harus melakukan Swab dengan membayar Rp 600 ribu per orang. Padahal Pemerintah Daerah Konawe sempat mengumumkan jika pelaksanaan Swab tersebut digratiskan.
Direktur BLUD Rumah Sakit Konawe, dr. Hm. Agus Lahida mewakili Pemda menjelaskan, Swab digunakan oleh pemerintah hanya untuk stracking.
Soal pernyataan gratis, Agus menekankan hal itu untuk tracking orang-orang sekitar calon TKL yang sebelumnya kedapatan positif Covid-19. Diberikan gratis sebab mendapatkan bantuan dari Pemprov sehingga jumlahnya terbatas.
“Awalnya ada calon TKL positif sehingga kita harus lakukan tracking di sekitarnya. Itulah kita mendapat bantuan tracking dari provinsi, Swab digratiskan termaksud orang-orang sekitar pasien yang positif covid tadi, namun itu terbatas,” jelasnya, Kamis (17/9/2020).
Sementara calon TKL Morosi yang akan uji Swab untuk kebutuhan persyaratan kerja diharuskan membayar Rp 600 ribu. Jumlah ini tergolong murah jika dibandingkan dengan Swab mandiri di lembaga khusus yang harganya jutaan rupiah.
Menurut Agus Lahida, beban biaya Swab hanya Rp 600 ribu sebab pihaknya bekerja sama dengan pihak swasta, yakni Lentera Healthcare sehingga pembayarannya nanti langsung ke pihak perusahaan bukan ke Pemda Konawe.
Oleh pihak swasta, kerja sama operasional ini ditempung dengan penawaran dalam bentuk mobil laboratorium. Kendaraan ini mampu menampung 300 sampel dalam sehari dan hasilnya keluar dalam waktu tiga jam. Apabila calon TKL Morosi sebanyak 1.200 orang, diperkirakan uji Swab selesai dalam empat hari.
“Perusahaan pihak ketiga, yakni Lentera Healthcare menurunkan beban Swab mandiri hanya Rp 600 ribu saja. Pembayarannya di perusahaan tersebut, bukan ke pemda. Jika test swab mencapai 15 ribu pemeriksaan, mobil lab beserta alatnya tersebut akan menjadi milik pemda ke depannya,” jelasnya.
Mobil lab, kata Agus Lahida akan melayani tidak hanya calon TKL Morosi, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan ini. “Awalnya kita prioritaskan dulu untuk calon TKL, karena fokus pimpinan kita di pemda adalah bagaimana mengurangi pengangguran. Jika pengangguran berkurang maka kemiskinan juga akan berkurang,” sambungnya.
Model kerja sama tersebut dinilai Pemda menguntungkan dari segi cepatnya pelayanan uji Swab dan mambantu pemerintah menangani masyarakat yang ingin uji Swab. Sebab, beban biaya untuk urusan tersebut terbilang tinggi, terlebih gratis. Khususnya menyiapkan alat PCR. Bukan tidak mampu, Pemda tidak menganggarkan hal tersebut. Meski bisa dianggarkan, butuh waktu lama sementara calon TKL Morosi membutuhkannya segera. (C)
Laporan: Ulul Azmi
Editor: Sarini Ido
