SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi indeks inovasi lingkup Pemprov Sultra bertajuk implementasi one agency, one innovation, kita perkuat pencapaian misi profesionalisme birokrasi pemerintah daerah Sultra, Senin (9/3/2020).
Kepala Balitbang Sultra, Sukanto Toding, mengatakan berdasarkan catatan pemerintah pusat, baik dari Kemendagri maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan kinerja implementasi inovasi Pemprov Sultra masih tergolong rendah. Hal itu diukur dari kepesertaaan kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB setiap tahunnya, maupun pengisian registrasi dalam sistem inovasi daerah Kemendagri dalam rangka kompetisi innovation government award (IGA) antarpemda.
“Secara kuantitatif, hasil produk inovasi di lingkungan Pemda Sultra sebenarnya cukup produktif, baik yang diimplementasikan oleh beberapa OPD, maupun dilaksanakan secara individual, di antaranya melalui hasil proyek perubahan ASN lingkup Pemda Sultra dalam berbagai tingkat Latpim 2, 3, dan 4,” jelasnya, Senin (9/3/2020).
Penyebab rendahnya implementasi inovasi itu, kata Sukanto, dikarenakan kurang optimalnya penerapan inovasi karya-karya ASN proyek perubahan di masing-masing unit kerja asalnya pascapendidikan Latpim, sehingga umumnya karya inovasi tersebut tidak terimplementasi dengan baik dan tentunya tidak tercatat sebagai karya inovasi yang diimplementasikan di lingkup Pemda.
“Tujuan Rakor ini, yaitu mendorong tercapainya pemahaman yang lebih baik dari masing-masing OPD tentang wujud inovasi, baik dalam hal tata kelola maupun pelayanan publik yang relevan dengan tupoksi masing-masing OPD. Penguatan komitmen bersama kepala OPD dalam rangka gerakan satu OPD, satu inovasi sebagai wujud komitmen Pemda dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.
Rakor tersebut mengahdirkan pemateri ahli dari Pusat Inovasi Daerah Balitbang Kemendagri yang nantinya dalam lokakarya itu dapat memfasilitasi OPD lingkup Sultra tentang esensi dan cakupan inovasi daerah, berikut hal-hal teknis tentang penjelasan kisi-kisi dalam melengkapi data sistem indeks inovasi daerah sebagai persyaratan pengukuran nilai indeks inovasi daerah Sultra.
Rakor ini juga dihadiri Kapus Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, ketua Dewan Riset Daerah Sultra, kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, serta kepala OPD Lingkup Pemprov Sultra.
Pj Sekda Sultra, La Ode Ahmad Pidana Balombo, menambahkan rendahnya implementasi inovasi lingkup Sultra menjadi tantangan dan tanggung jawab, utamanya semua jajaran OPD untuk segera berbenah dan mengejar ketertinggalan-ketertinggalan implementasi perubahan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Sultra.
“Ini sebagai upaya Pemprov Sultra mengambil langkah-langkah aktif meningkatkan citra pemerintah, dalam rangka menerapkan inovasi tata kelolah pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya. Saya tegaskan, 2020 ini setiap OPD mengaplikasikan minimal satu inovasi setiap tahunnya. Kemudian akan dikompetisikan antar-OPD, yang terbaik akan disertakan dalam lomba tingkat nasional,” terang La Ode Ahmad Pidana Balombo.
Secara konsepsi, lanjutnya, inovasi merupakan penemuan baru, ada pengetahuan baru, ada teknologi baru, ada cara baru, dan ada objek yang baru. Namun, jika tidak memiliki salah satu di antaranya kelima tersebut, mundurlah semuanya.
“Terus terang di Sultra, jangankan satu OPD, setiap pegawai di Sultra memiliki satu inovasi cuman persoalannya chanelisasi inovasinya yang belum sempurna,” tambahnya.
Laporan: La Niati
Editor: Sarini Ido
